Akses keadilan bagi kelompok rentan terwujud berkat peran krusial administrasi publik dan selaras tujuan SDGs.
Keadilan adalah impian yang tak lekang oleh waktu. Sebagai masyarakat, kita mendambakan sebuah sistem yang adil, merata, dan mampu menjangkau semua lapisan.
Namun, kenyataannya, banyak kelompok rentan di Indonesia yang masih kesulitan mendapatkan akses keadilan. Mereka terjebak dalam lingkaran ketidakadilan yang seringkali disebabkan oleh hambatan ekonomi, sosial, dan birokrasi.
Lalu, bagaimana kita bisa memperbaiki keadaan ini?
Mengapa Bantuan Hukum Gratis Itu Penting?
Bantuan hukum gratis bukan sekadar program pemerintah. Ini adalah bentuk tanggung jawab negara untuk memastikan setiap warga negara, terutama yang rentan, memiliki kesempatan yang sama di hadapan hukum.
Menurut Laporan Indeks Akses Terhadap Keadilan di Indonesia Tahun 2021 dari MaPPI FHUI, akses keadilan adalah hak fundamental yang harus dijamin oleh negara.
Laporan ini juga menyoroti bahwa hambatan ekonomi sering menjadi alasan utama mengapa banyak orang enggan mencari keadilan.
Bayangkan seorang buruh harian yang gajinya pas-pasan untuk makan sehari-hari.
Ketika dia dihadapkan pada kasus hukum, dari mana dia harus mencari uang untuk membayar pengacara? Di sinilah pentingnya bantuan hukum gratis sebagai wujud nyata kehadiran negara.
Administrasi Publik: Pelaksana Kebijakan dan Penjaga Keadilan
Administrasi publik memiliki peran vital dalam memastikan kebijakan bantuan hukum gratis ini berjalan efektif.