Meritokrasi dalam birokrasi menjanjikan sistem penilaian kinerja yang lebih adil, transparan, dan kompeten.
Sektor publik, terutama birokrasi, selalu menjadi sorotan dalam pembahasan mengenai efisiensi dan efektivitas pelayanan.
Setiap kali kita mendengar istilah "birokrasi," yang terbayang adalah proses yang panjang, prosedural, dan kadang terhambat oleh faktor-faktor yang kurang relevan, seperti koneksi pribadi dan kedekatan politik.
Namun, ada sebuah konsep yang sepertinya mampu mengubah wajah birokrasi ini: meritokrasi.
Meritokrasi dalam birokrasi, yang menekankan pada penilaian berbasis kemampuan dan prestasi individu, berpotensi menjadi kunci untuk meningkatkan kinerja sektor publik.
Jika diterapkan dengan benar, meritokrasi bisa memastikan bahwa pegawai yang mengisi posisi-posisi penting di sektor publik adalah mereka yang paling kompeten.
Tapi, untuk sampai ke titik tersebut, banyak hal yang perlu dipertimbangkan.
Apa Itu Meritokrasi dalam Birokrasi?
Meritokrasi, secara sederhana, adalah sistem yang memberi penghargaan kepada individu berdasarkan kemampuan dan prestasinya, bukan berdasarkan latar belakang sosial atau hubungan personal.
Dalam konteks birokrasi, ini berarti bahwa posisi-posisi penting seharusnya diisi oleh individu yang memiliki kualifikasi dan keahlian terbaik, bukan berdasarkan siapa yang mereka kenal atau dari mana mereka berasal.
Berdasarkan artikel di Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, penerapan sistem merit dalam birokrasi bertujuan untuk menghasilkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional, netral, dan bebas dari intervensi politik serta korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).