Apa sebenarnya arti dari hidup layak? Apakah hanya terpenuhi kebutuhan dasar seperti makan tiga kali sehari, atau mencakup lebih dari itu?
Badan Pusat Statistik (BPS) menetapkan angka Rp1,02 juta per bulan sebagai standar hidup layak di Indonesia pada 2024.
Namun, angka ini dinilai terlalu kecil untuk merepresentasikan kondisi hidup yang sebenarnya, terutama mengingat biaya hidup yang terus meningkat.
Penetapan ini memunculkan pertanyaan mengenai relevansi standar BPS dalam mencerminkan kebutuhan riil masyarakat di berbagai aspek kehidupan.
Menghitung Layak dengan Cara yang Tidak Realistis
Hidup layak tidak hanya mencakup kebutuhan dasar seperti makan dan bertahan hidup, tetapi juga meliputi kebutuhan pendidikan untuk anak-anak, biaya kesehatan, hingga fasilitas dasar seperti listrik dan air bersih.
Namun, standar hidup layak yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) tampaknya hanya berfokus pada kebutuhan pokok. Berdasarkan standar ini, masyarakat dianggap cukup sejahtera dengan penghasilan Rp12,34 juta per tahun.
Meski demikian, data dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2024 menunjukkan bahwa masih ada 25 juta orang yang hidup di bawah garis kemiskinan.
Standar ini dinilai menciptakan ilusi statistik, di mana pemerintah tampak menunjukkan penurunan angka kemiskinan, padahal kondisi sebenarnya di lapangan berbeda.
Dengan patokan hidup layak yang rendah, banyak individu yang sebenarnya membutuhkan bantuan justru tidak teridentifikasi sebagai miskin dan harus berjuang sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.
Beban Buruh yang Semakin Berat
Ilustrasi buruh (Dall-E)
Ketika standar hidup layak ditetapkan terlalu rendah, otomatis UMR yang dihasilkan juga rendah. Akibatnya, buruh harus bekerja lebih keras, sementara upah yang diterima sering kali tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka.