Sebagai seorang warga sipil, insiden penyerangan prajurit TNI terhadap warga di Desa Selamat, Deli Serdang, memicu sebuah kekhawatiran yang nyata.
Ini bukan sekadar perselisihan, tetapi gambaran betapa mengkhawatirkan penggunaan kekerasan oleh aparat terhadap sipil di negeri kita.
Insiden ini menunjukkan perlunya disiplin dan pengawasan ketat agar di tubuh aparat militer agar dapat menjalankan tugasnya dengan aman dan bertanggung jawab.
Artikel ini akan mengupas lebih dalam celah pengawasan disiplin di tubuh militer, serta kenapa langkah-langkah perbaikan harus segera diterapkan.
Ketika Pengawasan Internal TNI Dipertanyakan
Saya pikir kita semua sepakat bahwa peristiwa penyerangan oleh prajurit TNI ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai bagaimana kedisiplinan di tubuh militer dijaga.
Berdasarkan data yang disampaikan oleh Tempo.co, kasus pelanggaran disiplin di kalangan prajurit TNI justru meningkat dari tahun ke tahun, dari 1.040 menjadi 1.048 kasus pada tahun 2023.
Angka ini bukanlah sekadar statistik, tetapi representasi dari adanya celah yang belum tertutup dalam sistem kedisiplinan mereka.
Mengingat bahwa TNI adalah institusi yang diharapkan menjaga ketertiban dan keamanan, meningkatnya kasus pelanggaran disiplin ini adalah sebuah tanda bahaya.
Bukan hanya itu, menurut laporan dari Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), terjadi 64 kasus kekerasan oleh TNI terhadap warga sipil antara Oktober 2023 hingga September 2024.
Angka ini menunjukkan bahwa masalah kedisiplinan militer bukan hanya teori belaka.
Ini adalah kenyataan yang berdampak langsung pada masyarakat sipil.