Presiden Prabowo Subianto berencana mengentaskan kemiskinan melalui digitalisasi. Menurut Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Angga Raka Prabowo, digitalisasi dapat membantu penyaluran subsidi secara lebih tepat sasaran dan mendukung pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen. Meski terlihat menjanjikan, masih ada tantangan seperti infrastruktur yang belum memadai dan rendahnya literasi digital yang harus diatasi.
Digitalisasi sebagai Solusi: Perspektif Pemerintah
Pemerintah menganggap digitalisasi sebagai solusi utama untuk mengatasi kemiskinan.
Menurut data dari Lowy Institute (2023), beberapa program bantuan sosial telah berubah dari bantuan tunai biasa menjadi sistem digital.
Contohnya adalah Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), yang mengganti distribusi beras fisik dengan e-voucher yang bisa digunakan penerima untuk membeli kebutuhan di toko tertentu.
Ini adalah salah satu cara agar bantuan lebih efisien dan tepat sasaran.
Namun, ada banyak tantangan dalam penerapan teknologi ini, terutama di daerah terpencil.
Menurut CGAP (2024), keterlibatan banyak pihak—dari kementerian hingga organisasi internasional—sangat penting untuk memastikan keberhasilan digitalisasi bantuan sosial.
Tapi sering kali masalah infrastruktur dan literasi digital menjadi hambatan besar.
Berdasarkan data dari International Monetary Fund (2020), banyak daerah terpencil yang masih sulit mendapatkan akses internet.
Selain itu, kurangnya perangkat teknologi dan rendahnya pengetahuan masyarakat tentang teknologi membuat program ini sulit berjalan dengan baik.
Koneksi internet yang tidak merata, kurangnya akses ke teknologi, dan minimnya pengetahuan masyarakat menjadi tantangan nyata yang perlu dihadapi.