Transisi kekuasaan dalam pemerintahan itu ibarat pergantian musim, penuh tantangan yang kadang datang tanpa disangka-sangka.
Terutama ketika berhadapan dengan isu penting seperti transisi energi, tugas ini bisa menjadi ujian besar bagi pemerintahan Prabowo Subianto yang akan segera memegang kendali.
Mengambil alih tongkat estafet dari Presiden Joko Widodo, Prabowo memiliki tanggung jawab besar untuk melanjutkan program transisi energi yang sudah mulai berjalan. Ini bukan tugas yang bisa dianggap enteng.
Presiden Jokowi sudah menanam benih untuk mencapai Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2060, sebuah target ambisius yang bertujuan mengurangi emisi karbon Indonesia secara signifikan.
Namun, di balik cita-cita mulia itu, jalan yang harus dilalui masih penuh liku.
Tantangan terbesar datang dari sisi pendanaan dan kebijakan.
Program seperti Just Energy Transition Partnership (JETP) yang digagas bersama negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa diharapkan bisa membantu Indonesia dalam membiayai transisi energi ini.
Tapi, apa daya, dukungan finansial yang datang masih seperti air setetes di padang pasir—jauh dari cukup untuk menuntaskan perubahan besar yang dibutuhkan.
Di sinilah Prabowo harus memperlihatkan kapasitas kepemimpinannya.
Dengan target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen yang sudah ia janjikan, Prabowo perlu meramu strategi yang bisa menggabungkan kebutuhan mendesak akan transisi energi dengan pertumbuhan ekonomi yang kuat.
Tantangan ini ibarat memecahkan teka-teki rumit, karena transisi energi membutuhkan investasi yang luar biasa besar, sementara anggaran negara juga harus dipakai untuk memulihkan ekonomi dan memenuhi berbagai kebutuhan mendesak lainnya.