Kali ini kita bahas pernyataan terbaru dari Menko Marves kita, Luhut Binsar Pandjaitan. Nah, beliau baru-baru ini mengkritik tajam operasi tangkap tangan (OTT) KPK, dengan menyebutnya kampungan. Waduh, kok bisa ya?
Jadi, Luhut bilang bahwa digitalisasi lewat Sistem Informasi Mineral dan Batu Bara (SIMBARA) bisa mencegah korupsi lebih efektif ketimbang OTT. Kalau pakai SIMBARA, katanya sih KPK nggak perlu repot-repot lagi dengan OTT.
Tapi, apakah benar seperti itu?
Pentingnya OTT dalam Pemberantasan Korupsi
Menurut saya, OTT itu ibarat alat pancing yang ampuh buat menangkap ikan besar korupsi.
Bayangkan, kalau kita memancing di lautan yang luas, kita pasti butuh alat yang tepat untuk bisa menangkap ikan besar yang berkeliaran bebas, bukan?
OTT adalah alat pancing itu.
Dengan OTT, KPK bisa nangkep pejabat yang lagi main kotor, kayak nelayan yang menangkap ikan besar yang sulit dijangkau. Bukti-bukti yang didapat dari OTT itu nyata, konkret, dan sulit dibantah di pengadilan.
Bayangkan betapa sulitnya para koruptor untuk mengelak ketika mereka tertangkap basah dengan bukti yang tak terbantahkan. Itu seperti nelayan yang memegang ikan besar hasil tangkapannya, nggak mungkin dibantah kalau dia berhasil.
Jadi, menyebut OTT kampungan sama saja dengan meremehkan usaha keras KPK selama ini.
Ibaratnya, kalau kita menyebut alat pancing yang sudah terbukti efektif itu kampungan, kita justru melemahkan upaya dan kerja keras para nelayan yang selama ini berjibaku di lautan.
Digitalisasi: Solusi Ampuh atau Setengah-setengah?
Luhut memang punya poin bahwa digitalisasi bisa menekan korupsi, terutama di sektor yang rawan seperti pertambangan. Nah, bayangin aja, dengan SIMBARA, semua proses mulai dari penambangan sampai penjualan bisa dipantau secara real-time.