Temuan ini menjadi peringatan serius bagi masyarakat Indonesia tentang integritas dan moralitas calon wakil rakyat yang akan mereka pilih.
Hal ini juga menunjukkan perlunya peningkatan pengawasan dan seleksi ketat terhadap calon anggota legislatif agar terhindar dari korupsi di masa mendatang,
Meskipun jumlah caleg eks koruptor pada periode 2019-2024 lebih banyak, langkah ini menunjukkan upaya untuk mengurangi kehadiran mereka dalam dunia politik.
Hal ini juga menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memberantas korupsi dan memperbaiki citra lembaga legislatif di Indonesia.
Ketika parpol tidak melakukan seleksi yang ketat terhadap calon calegnya, hal ini dapat memberikan kesempatan bagi bekas koruptor untuk masuk ke dalam parpol tersebut.
Hal ini menunjukkan perlunya perbaikan dalam sistem rekrutmen dan kaderisasi partai politik agar dapat menghindari kehadiran caleg bekas koruptor di dalamnya.
Hal ini dapat mengakibatkan terjadinya ketidaksesuaian antara pemimpin yang dipilih dengan nilai-nilai dan tujuan partai tersebut. Selain itu, kurangnya komitmen anti korupsi juga dapat mempengaruhi integritas dan akuntabilitas partai dalam menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat.
Hal ini menyebabkan kurangnya variasi ideologi dan pemikiran dalam partai politik, serta membatasi kesempatan bagi individu yang memiliki potensi untuk berkontribusi secara positif dalam pemerintahan.
Selain itu, kecenderungan ini juga dapat memperkuat nepotisme dan korupsi di dalam partai politik, Dalam tahap nominasi, partai politik memiliki tanggung jawab untuk memilih calon politisi yang memiliki integritas dan kompetensi yang tinggi.
Proses ini harus dilakukan dengan transparansi dan melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat untuk menghindari praktik jalan pintas dalam rekrutmen politisi.