Sebagai ormas terbesar di Nusa Tenggara Barat (NTB), Nahdlatul Wathan (NW) memiliki tugas sejarah yang sungguh penting. Tugas tersebut terkat dengan dua hal yang berhubungan. Pertama, terkait dengan pentingnya strategi pembangunan ekonomi rakyat berbasis sumber daya lokal. Kedua, terkait dengan konstituen NW yang berada di pedesaan, baik desa pertanian maupn desa pesisir, dan selama ini bergelut dengan ekonomi kerakyatan.
Dua hal ini mestinya mendorong NW makin berperan dalam menwujudkan ekonomi rakyat berbasis sumberdaya lokal, yang sebenarnya sama saja dengan memberdayakan ekonomi konstituennya. Dalam rangka menjalankan dua misi tersebut, setidaknya ada dua level yang mesti diperhatikan. Pertama, level makro. Pada level ini, langkah yang terpenting adalah advokasi kebijakan. Dalam konteks NTB banyak warga NW yang telah menduduki posisi penting, baik di kepala daerah maupun di DPR. Meski mereka berada di partai yang berbeda, semestinya komitmen untuk memperjuangkan kepentingan nasional dan NW harus sama kuat.
Mereka bisa dijadikan agen NW dalam memproduksi kebijakan yang mendukung tumbuhnya ekonomi rakyat. Dalam hal ini, NW bisa mengidentifikasi kebijakan apa saja ditingkat nasional dan lokal yang diperlukan serta kebijakan apa saja yang menghambat upaya pengembangan ekonomi rakyat. Sampai saat ini pemerintah terus memikirkan pola subsidi (pupuk, bantuan modal, teknologi, dan sebagainya) untuk pertanian dan perikanan di kawasan pesisir.
Jarak sosial antara pemerintah dan petani atau nelayan yang membuat kebijakan sering menjadi kurang pas untuk menjawab permasalahan yang ada di pedesaan. Di sinilah NW memiliki peran strategis sebagai jembatan antara petani atau nelayan dan pemerintah. Peran makrostruktural ini, bila dimainkan dengan baik, akan mejadikan NW sebagai penyelamat ekonomi rakyat. Dan bila itu terjadi, sebenarnya NW juga membela warganya.
Kedua, level mikro. Pada saat yang sama, NW perlu memikirkan juga bagaimana memperdayakan warganya agar menjadi petani atau nelayan yang tangguh. Ketangguhan dapat dilihat dari kemampuan mereka menguatkan organisasi petani dan nelayan sehingga aspiratif dan kemampuan memperjuangkan kepentingan anggotanya. Pada tataran yang lebih teknis lagi, NW perlu secara sistematis mengupayakan terwujudnya institusi yang membuat petani dan nelayan NW menjadi lebih berdaya. Jika Muhammadiyah mampu mengembangkan lembaga ekonomi, mengapa NW tidak?
Melalui lembaga ekonomi, semsetinya NW bisa mengebangkan institusi perkreditan sendiri dengan mekanisme nonkonvensional yang kompetibel dengan usaha pertanian dan perikanan. Begitu pula dalam hal pendampingan teknologi. Perguruan tinggi perlu diajak untuk mengembangkan teknologi alternatif ramah lingkungan dalam rangka membangun kemandiriian petani.
Banyak varietas lokal yang mestinya dikembangan untuk pertanian lokal melalui penguatan bank benih. Ini penting untuk menghindari ketergantungan pada benih-benih hibrida pada produk perusahan multinasional. Ketergantungan petani dan nelayan pada pedagang yang selama ini lebih menikmati keuntungan juga mesti dikurangi. Karena itu pulalah mereka mesti membangun koperasi yang tangguh.
Dua hal di atas mungkin perlu dipertimbangkan untuk penguatan NW kedepan. Untuk itu, populisme NW harus dimaknai tidak semata sebagai identitas kultural konstituennya yang merupakan representasi masyarakat menengah ked an tinggal di pedesaan, tetapi juga sebagai sebuah gerakan untuk memberdayakan mereka. Memberdayakan mereka sama saja dengan memperkuat ekonomi rakyat. Memperkuat ekonomi rakyat sama dengan memperkuat pilar ekonomi nasional. Wallahualab bisawab.
Bogor, 21 Juni 2016