Bagaimana puskaptis (husin yazid) memainkan peranannya, menjalankan survey yang dia tidak mengetahui betul tentang itu, dan hanya satu niatnya yakni memperkaya diri. Itu sebab beberapa fakta terungkap bahwa husin yazid tidak meguasai metodologi serta hanya mencari untung adalah ketika rilisnya lebih banyak salahnya ketimbang benarnya. Contoh dalam pilkada saya lampirkan.
Menyesatkan, dan yang lebih menyesatkan lagi bahwa mereka masih saja menggunakan jasa lembaga tersebut. Mereka tahu dan sama-sama tahu begitukah?, atau desain?, yang pasti penulis yakin bahwa ketiga lembaga ini akan meleset terlebih puskaptis, yang belakangan diketahui minus 1 baru merekrut petugas untuk quick cout, tidak ada pelatihan, tidak ada pengarahan serta control yang ketat dilapangan karena 1 orang memegang dua tps (400rb untuk dua tps), ini data yang saya peroleh dari orang yang terlibat dalam quick count puskaptisnya sendiri.
Sang direkturpun semakin kelihatan nyari untungnya ketika bialang anggaran yang dia gunakan 750 juta, terus pada kesempatan yang berbeda dia bilang 1,2M, sementara jika mengacu pada kubutuhan untuk petugas pemantau kalau ia benar mengambil sample 1250 tps berarti hanya menghabiskan 250.000.000 juta, waw! Jadi taksiran saya puskaptis hanya habis 300 juta untk penyelenggaraan quick count pilpres.
Tapi kembali kepermasalah kredibilitas jika mengikuti rilis survey puskaptis di bulan juni 2014, politisi sekaligus artis NURUL ARIPIN sendiri tidak percaya bahwa prabowo bias unggul di Bali dan jawa tengah seperti yang ungkap husin yazid, dan jika ditarik kebelakang Bima Arya yang notabene saat ini adalah DPP PAN sekaligus walikota bogor sangat tidak percaya sama puskaptis, Jadi, kata Bima Arya yang juga Direktur Eksekutif Charta Politika waktu itu, "Track record Puskaptis sebagai lembaga survei politik sangat meragukan."
Sementara hari ini saya dapat kabar, sidang kode etik persepi terhadap puskaptis, kita tunggu apa dia akan datang! Dan keyakinan saya bilang dia tidak akan datang, dan Cuma satu yang saya yakini dia takut dan tidak mengerti. sanksi yang pas adalah tidaknya hanya dibubarkan tapi juga dilarang berkegiatan dalam survei.
