[caption id="attachment_298209" align="aligncenter" width="620" caption="Corby dan ponakannya (Foto: Seven Network)"][/caption]
“I feel like crab.” Itulah satu kalimat yang terucap dari bibir Schapelle Corby sesaat memasuki mobil yang mengantarnya dari Lapas Kerobokan ke Villa Sentosa di Seminyak. Tidak banyak kata-kata langsung dari bibir Corby dalam tayangan yang memang hanya berdurasi kurang lebih 15 menit tersebut. Kalimat Corby yang merasa seolah-olah seekor kepiting adalah saat dia mengomentari tudung yang menutup kepala dan mukanya.
Channel 7 melalui reporter seniornya Mike Willesee memang tidak mewancarai Corby dalam tayangan bertitel ‘Schapelle’ di program Sunday Night, Minggu (2/3) tersebut. Willesee hanya mewancarai Mercedes Corby, kakak perempuan Schapelle Corby. Tetapi apa diungkapkan oleh Mercedes pun sebenarnya tidak ada yang istimewa terkait kasus Corby. Hanya bantahan-bantahan atas kepemilikan marjiuana yang ditunduhkan kepada adiknya dan juga sanggahan akan peran ayahnya, Michael Corby, dalam kasus tersebut (lihat video wawancara lengkap di akhir artikel ini).
Apakah karena wawancara dipantau oleh Kementerian Hukum dan HAM sehingga Mercedes tidak berbicara blak-blakan selain lebih banyak meneteskan air mata sepanjang siaran berlangsung? Apakah karena yang diwawancarai bukan Corby tetapi adiknya sehingga tidak ada pernyataan yang menarik dan terbuka kasus tersebut? Karena jika pernyataan-pernyataan yang terlontar dari Mercedes seperti itu pula yang kemungkinan disampaikan oleh Corby andai dia yang diwawancaraimaka wawancara tersebut sungguh tidak layak dianggap eksklusif.
Memang sebelumnya, sempat terjadi tarik-menarik antara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) dengan keluarga Corby. Pihak keluarga Corby berharap Kementerian Hukum dan HAM meloloskan rencana Channel 7 untuk mewawancarai Corby secara eksklusif. Namun permintaan tersebut ditolak. Bahkan, Mercedes Corby bersama suaminya yang asli Bali, Wayan Widyartha, yang berangkat ke Jakarta, Kamis (20/2), untuk menemui Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Amir Syamsuddin, gagal. Selain gagal bertemu menteri terkait juga mendapatkan penegasan dari Kementerian Hukum dan HAM bahwa Corby tidak akan diizinkan melayani wawancara oleh siapa pun.
Meski demikian, baik Channel 7 maupun keluarga Corby, pantang menyerah. Kegototan keduanya boleh jadi berangkat dari pertimbangan masing-masing. Bagi Channel 7 sosok Corby masih memiliki nilai sebagai satu jualan media, sedangkan di keluarga Corby kemungkinan besarnya jumlah uang dijanjikan yakni 3 juta dollar Australia kepada Corby jika bersedia diwawacarai.
Respons Masyarakat Australia
Dua hari menjelang wawancara Channel 7 dengan Mercedes Corby disiarkan, bermunculan pendapat dari masyarakat seperti yang terjaring dalam surat kabar Herald Sydney Morning. Dalam satu artikel yang ditulis Michael Bachelard yang kemudian diunduh dalam media sosial koran tersebut terungkap ketidakpedulian sebagian besar masyarakat Australia atas tayangan terkait Corby.
Komentar-komentar yang mengemuka lebih banyak mencibir Channel 7 yang rela memberikan uang begitu besar hanya untuk mewawancarai seorang yang dianggap narapidana narkoba. Komentar lainnya menilai betapa keluarga Corby hanya mengejar uang saja dan memanfaatkan momen popularitas Corby.
Bagi masyarakat Australia, publikasi Corby sebaiknya tidak dilanjutkan. Cukuplah bahwa Corby sudah lepas dari penjara dan berharap tidak membuat kesalahan dengan melayani wawancara yang mungkin saja dapat membawa dirinya kembali ke dalam penjara (https://www.facebook.com/sydneymorningherald?fref=ts)
Posisi Indonesia yang Wajar
Apakah melarang Corby melayani wawancara Channel 7 sudah merupakan langkah yang tepat bagi pemerintah Indonesia? Menurut saya justru pelarangan akan membuat banyak orang penasaran. Sewajarnya pemerintah Indonesia memberikan izin kepada Corby untuk diwawancarai karena dari proses wawancara tersebut publik bisa mengetahui posisi benar salah baik di pihak pemerintah maupun pihak Corby.
Bagaimana jika Corby membuat pernyataan yang akan meresahkan masyarakat terutama terkait penegakan hukum di Indonesia? Nah, justru inilah tantangan yang patut dijawab, khususnya Kementerian Hukum dan HAM. Andai pernyataan Corby benar ada sesuatu yang keliru dalam penegakan hukum di Indonesia maka pemerintah perlu melakukan koreksi. Sebaliknya, bila dalam wawancara ada pernyataan Corby yang tidak berdasar fakta maka Kementerian Hukum dan HAM tidak saja dapat mengembalikan Corby ke dalam sel tetapi juga bisa membuat tuntutan baru kepada Corby. So, yang wajar-wajar sajalah....
Brunswick, 2 Maret 2014