Sistem sanksi dalam hukum pidana anak dapat diperdebatkan apalagi ketentuan yang ada di negara berkembang. Sebab hal demikian didasarkan pada pemikiran bahwa hukum pidana negara di negara-negara sedang berkembang biasanya kecepatan perkembangnnya tidak berbanding lurus dengan perkembangan masyarakat.
Berpijak dari pemikiran tersebut, saya menganggap perlu melakukan pembahasan tentang sistem sanksi dalam hukum pidana anak di Indonesiasejak berlakuna ketentuan dalam KUHP Tahun 2012 serta bagaimana tindak pidana anak dalam hukum Islam itu sendiri. Mengingat kita juga mengaku sistem hukum Islam. Sebab tujuannya adalah merekonstruksi sistem sanksi terhadap anak nakal yang sesuai dengan konsep individualisasi pemidanaan. Buku ini didasarkan pada penelitian hukum empirik dan pembahasan ilmiah tentang rekonstruksi sistem sanksi dalam hukum pidana anak di Indonesia.
Dalam Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, sanksi hukuman pidana bagi anak dibedakan menjadi tiga yakni;
Pertama, anak dibawah usia 8 tahun, tidak diajukan ke sidang pengadilan dan tidak dikenai hukuman pidana hanya dikenakan pengawasan.
Kedua, anak yang berusia 8 hingga 12 tahun, diajukan ke sidang pengadilan dan tidak dikenai hukuman pidana namun dikenakan tindakan rehabilitatif.
Ketiga, anak yang berusia 12 hingga 18 tahun diajukan ke sidang pengadilan dan dikenai hukuman pidana. Hukuman pidana maksimal setengah dari hukuman orang dewasa baik pidana kurungan maupun hukuman penjara. Sebab di Indonesia sudah diberlakukanya Restorative justice yaitu pada tahun 1977 yakni yang hanya di jalankan pada undang-undang perlindungan anak dan sistem peradilan anak.
Lebih jelas Restoratif justice yaitu suatu pendekatan yang menitikberatkan atau dan pemulihan kondisi terciptanya keadilan bagi pelaku dan korban tindak pidana.
Adapun menurut hukum pidana Islam, perbuatan anak dapat dianggap melawan hukum, hanya keadaan tersebut dapat mempengruhi pertanggungjawaban. Sehingga perbuatan melanggar hukum oleh anak bisa dimaafkan atau bisa dikenakan hukuman, tetapi bukan hukuman pokok melainkan hukuman ta'zir.
Persamaan pertanggungjawaban pidana menurut hukum pidana positif dan hukum pidana Islam adalah menetapkan perbuatan pidana yang dilakukan anak -anak menurut asas legalitas, menetapkan faktor akal dan faktor kehendak sebagai syarat mampu bertanggungjawab, memberikan pengajaran dan pengarahan kepada anak-anak yang melakukan tindak pidana.
Berdaskan hukum positif pada KUHP Pasal 44, 45, 46 dan 47 serta Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, sedangkan hukum pidana Islam berdasarkan pada Al-Qur'an, Hadist, Ijma dan Ijtihad hakim dalam penyelesaian tindak pidana.
Batasan usia dan alternatif hukuman dalam hukum positif batasan usia anak adalah di bawah 18 tahun dengan alternatif, kemudian ada beberapa hukum formal dalam penangana Tindak pidana anak pada hukum pidana positif, yaitu;