Belum lama ini Lingkaran Survei Indonesia (LSI) merili hasil temuanya survenya yakni, sebanyak 49,45 persen publik menyatakan Demokrat paling berjasa menjalankan program BLSM. Hanya 16,73 persen publik yang menilai partai politik yang berjasa. Penyaluran BLSM ini disetujui sekitar 58,92 persen publik. Ada juga yang tidak setuju yakni 29,12 persen. Mereka yang setuju pemberian BLSM ini datang dari lintas segmen masyarakat.
Program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) sebesar Rp150.000 yang diberikan pemerintah sebagai kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dianggap oleh mayoritas publik tidak akan tepat sasaran kepada warga miskin. Survei Lingkaran Survei Nasional (LSI) mengenai Politik Kebijakan BBM, BLSM, dan Efek Elektoralnya menyebutkan sebanyak 72,33 persen publik menyatakan tidak yakin penyaluran BLSM akan tepat sasaran. Sementara hanya 24,27 persen publik yang yakin BLSM akan disalurkan tepat sasaran, LSI melakukan penelitian sejak tanggal 18 Juni sampai 20 Juni 2013. Metode yang digunakan adalah metode sampling multistage random sampling. Dengan jumlah responden 1200 orang dari seluruh provinsi Indonesia. Margin of error sebesar 2,9 persen.
Menyikapi temuan hasil surve yang dirilis oleh LSI, pemerintah memastikan jika BLSM akan tepat sasaran. Sebab, sudah ada sumber data valid dari Badan Pusat Statistik (BPS). Pemerintah juga belum bisa memastikan jika ke depan harga BBM akan turun. "Kita lihat nanti, tergantung ICP. Kalau itu turun dan ekonomi dunia juga membaik, maka kita turunkan. Kita lihat nanti. Kalau turun ya turun, naik ya naik. Kalau tidak apa-apa, diam saja begini," mengutip pernyataan Jaro Wacik di beberapa media. BLSM ditujukan kepada masyarakat tak mampu yang terkena dampak langsung penaikan harga BBM, nantinya pemerintah juga akan memberikan kompensasi sebagai penaikan harga BBM yakni program bea siswa sekolah bagi anak-anak miskin. Bagi measyarakat yang penting stoknya aman, oleh sebab itu Pertamina harus dijaga selama dua minggu ke depan agar mencukupi kebutuhan masyarakat terhadap BBM.
Pernyataan yang sama juga tersirat dalam bahasa yang di sampaikan oleh Mentri coordinator Perekonomian Hatta Rajasa membantah hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) yang mencatat 72,33% masyarakat meyakini bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) tidak tepat sasaran. Menurut Hatta, justru penyaluran bantuan tersebut lebih baik dibanding 2005 dan 2008. Ditambahkan oleh pak mentri bahwasanya PT Pos Indonesia sudah telah menyalurkan BLSM di 14 kota. "Dari pantauan kami, penyerahan Kupon Perlindungan Sosial (KPS) untuk pengambilan BLMS kali ini jauh lebih tertib dari tahun 2005 dan tahun 2008. Mengapa, karena mereka diberi tahu jamnya. Dan yang mengambil mereka yang memegang kartu BLSM yang berhak, kalau dulu kan kupon yang bisa dititipkan orang, dijual sehingga kesan tidak tepat sasarannya tinggi,
Hatta juga mengatakan, pemerintah mengharapkan pada 1 Juli 2013 seluruh kota/kabupaten di seluruh Indonesia sudah menyalurkan dana Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM), yang merupakan salah satu dari program perlindungan sosial masyarakat dalam menghadapi penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Kalau masih terjadi kasus tidak tepat sasaran, menurut Hatta, akan sangat kecil sekali, sehingga diharapkan 15,5 juta rumah tangga miskin nantinya akan menerima kupon tersebut sebagaimana diharapkan. kupon perlindungan sosial itu selain digunakan untuk mengambil BLSM, juga sekaligus menjadi kupon untuk mendapatkan Beras Bagi Masyarakat Miskin (Raskin), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bantuan Siswa Miskin (BSM).
Hatta menegaskan kebijakan kenaikan harga BBM tersebut memang bukan kebijakan yang populis. Namun jika tidak diterapkan maka akan memberatkan pemerintahan di masa mendatang. Pasalnya, beban subsidi pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan semakin berat. Menurut Hatta, kecurigaan segelintir orang terhadap pemberian BLSM, justru akan merugikan pemerintahan saat ini. Dia menilai kenaikan tersebut harus dilakukan untuk menjaga perekonomian nasional semakin baik ke depannya. Meski demikian, Hatta tetap meminta adanya perbaikan agar BLSM benar-benar tepat sasaran. Hatta Rajasa, mengakui ada kesalahan teknis dalam penyebaran kartu Bantuan Tunai Langsung Sementara Masyarakat (BLSM), sehingga bantuan tidak tepat sasaran. Dia juga meminta, jika terjadi kesalahan atau tidak tepat sasaran maka tidak perlu dibesar-besarkan. Dia menyebut jika ketidak akuratan sampai 2.000 rumah tangga sasaran, harus diperbaiki dan tidak perlu dicari siapa kambing hitam yang mengakibatkan kesalahan tersebut.
Hatta menambahkan, warga yang berhak namun belum menerima BLSM, akan ada musyawarah di tingkat kelurahan. Musyawarah akan membahas dan merinci kembali pembagian kartu BLSM. Selain yang belum mendapatkan kartu BLSM, musyawarah juga membahas masyarakat yang sebenarnya tidak berhak mendapatkan BLSM, namun masih mendapatkan BLSM. Untuk itu, masyarakat yang sebenarnya mampu dan tidak berhak, dihimbau untuk mengembalikan kartu BLSM. Untuk kelancaran pembagian BLSM, pemerintah juga telah membentuk tim pemantau dari tiap-tiap kementerian, dan di sertai oleh satgas di setiap daerah yang nantinya bertugas memantau kelangsungan pembagian BLSM tersebut agar tepat sasaran.