Bundaran HI
Sumber: www.108jakarta.com
Saya mendengar berita bahwa akan ada sebuah kebijakan yang cukup kontroversial : ' Pengendara motor tidak boleh lagi melintas di bundaran HI'. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi parahnya kemacetan yang ada di DKI Jakarta.Tapi,kebijakan ini sepihak.Pengendara mobil tetap bisa melintas di bundaran HI kapan saja. Kalau kita pikir,kebijakan ini akan menambah kemacetan di daerah yang nantinya dijadikan pengendara motor sebagai pengalihan jalur. Tentu,hal ini sungguh lucu.
Kemacetan di DKI Jakarta memang sudah diambang krisis.Hal ini disebabkan banyaknya jumlah kendaraan tidak di imbangi dengan infrastruktur yang memadai . Disaat genting seperti ini,pemerintah bukannya melakukan upaya signfikan malah membuat kebijakan yang 'tak' masuk akal. Yang tidak masuk akal lagi pemerintah berwacana jika penerapan kebijakan ini berhasil,maka akan diteruskan ke jalan-jalan protokol.Lantas,akan lewat mana para pengendara motor?
Diskriminasi terhadap pengguna motor memang terkesan tidak adil. Mereka yang memiliki mobil akan semakin nyaman melintas di jalanan ibukota, jika kebijakan ini benar-benar diterapkan di seluruh jalan protokol.Kebijakan yang hanya berdasarkan satu sisi ini,mungkin bisa dikatakan sebagai kebijakan yang dimotori oleh kepentingam para kaum kapitalis. Dengan uang,para kapitalis bisa melakukan hal apapun dan juga tidak mungkin dibelakang kebijakan pemerintah, ada pundi-pundi uang dari kapitalis yang menuntut kenyamanan di jalanan ibukota.
Menurut teori Karl Marx," Negara adalah alat bagi kaum kapitalis yang digunakan demi kepentingannya sendiri ". Salah atau benar, kenyataannya sekarang Indonesia digenggam oleh kaum kapitalis.
Terlepas dari asumsi apapun,wacana kebijakan pemerintah DKI terhadap pengendara motor perlu di evaluasi kembali. Jika tidak,kebijakan pemerintah akan dianggap sebuah kebodohan karena dianggap sudah menyerah dan" frustasi" mengatasi kemacetan ibukota.