Oleh : Ahmad Marjuki
[caption caption="sumber koleksi"][/caption]
Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tingkat provinsi yang akan dihelat pada 15 februari 2017 nanti tinggal menghitung hari, tidak ketinggalan Provinsi Banten menjadi salah satu peserta dalam pilkada tersebut.
Sebagai Provinsi terbilang baru yang di sahkan melalui UU nomor 23 Tahun 2000, menjadi lirikan para elit politik untuk mengepalkan sayapnya dalam mengikuti percaturan politik menjadi orang nomor satu di provinsi banten. selain itu provinsi banten juga sebagai wilayah yang subur bagi kantong-kantong partai besar seperti Partai Golkar, PPP, PDIP, PKB, Partai Demokrat dan Partai Grindra. Maka tak heran jika adanya alih-alih reformasi dan demokrasi untuk kesejahteraan rakyat, kini akan terulang kembali di kampanye pilkada 2017 nanti, dengan harapan dapat memberikan empati masyarakat.
Relasi social masyarakat banten yang di dominasi oleh para santri dan jawara masih menjadi target elit politk dalam melakukan pendekatan, yang dianggap memiliki pengaruh besar dalam penggalangan masyarakat. Melihat fenomena yang ada, banten sebagai provinsi yang berdampingan langsung dengan ibu kota Negara Indonesia yakni Provinsi DKI Jakarta dan merupakan barometer segala perubahan di Indonesia, tidak mengalami perubahan kehidupan yang signifikan bagi masyarakatnya.
Banten Layaknya Gadis Molek, Rebutan Pria Gagah dan Kaya
Setelah tumbangnya dinasti banyak kalangan menganggap dinasti politik adalah sesuatu yang wajar dan lumrah, bahkan tidak ada undang-undang yang melarang. Pemikiran yang barangkali tidak sepenuhnya salah, namun cikal bakal korupsi adalah berasal dari oligarki kekuasaan yang tak terkontrol. Masalah utama dalam politik kekuasaan adalah siapapun yang berkuasa cenderung menyimpang (korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, pelanggaran hukum, dsb). Apalagi jika kekuasaan terlalu dominan dan hegemoni, maka korupsi akan cenderung merajalela tanpa terkendali.
Perebutan dinasti kekuasaan akan terjadi layaknya gadis molek, rebutan pria gagah dan kaya. Tentu gagah dan kaya yang di maksud penulis adalah siapa yang memiliki pengaruh serta pendekatan dan banyak uang yang dapat memberikan kontribusi pada tokoh masyarkat (Pimpinan Jawara dan Para ulama pimpinan pesantren) dialah yang menang.
Namun kesejahteraan rakyat dan kemajuan banten tergantung pada rakyatnya sendiri, Pandai tidaknya memilih pemimpin yang amanah, dan terpengaruh atau tidaknya oleh money politik yang akan rentan terjadi serta memiliki keberanian dan berperan aktif dalam mengawasi jalannya pemerintah.
Pada akhirnya, siapapun yang berkuasa dan dari dinasti manapun, semua itu memliki tujuan yang sama yakni untuk kepentingan rakyat banten. Intinya dari pilkada adalah mendapatkan pemimpin yang baik dan berkualitas untuk kesejahteraan daerah.
Ahmad Marjuki
Ketum HMPP - Jakarta
(Himpunan Mahasiswa dan Pemuda Pandeglang)