Pembahasan Mengenai Demokrasi dan Keadilan dalam Bermasyarakat

 

• KEADILAN

Keadilan merupakan salah satu asas bagi negara kita, setiap orang menginginkan hidupnya tentram dan adil, tidak dibeda-bedakan dalam hal apapun. Meskipun hakikatnya, setiap manusia memiliki ciri khas dan perbedaannya. 

Maka dari itu setiap orang hendaknya mengetahui apa itu yang di maksud dengan keadilan, karena di dalam kehidupan ini bayak sekali ketimpangan ketimpangan yang terjadi, sehinngga kehidupan sosial dalam masyarakat tidak nyaman dan sangat terganggu.

Seorang tokoh filsuf yang bernama John Rawls mendefinisikan keadilan sebagai fairness (justice as fairness). Keadilan sebagai fairness menghasilhan keadila prosedural murni. Dalam keadilan prosedural murni tidak ada standar untuk menentukan apa yang disebut "adil" terpisah dari prosedur itu sendiri. Keadilan tidak dilihat dari hasilnya, melainkan dari sistem (atau juga dari proses) itu sendiri. Sebelum seseorang berkeinginan untuk menciptakan keadilan, maka orang itu harus mengerti bahwa keadaan bisa di bilang adi atau tidak, maka harus ada 3 hal ini:

• Otonomi (hak yang melekat)
• Distribusi (biasanya merupakan fasilitas barang)
• Consideret (rasa peduli)

Salah satu cara untuk menciptakan keadilan yang murni adalah dengan cara rasional, dan cara rasional untuk menciptakan keadilan ada 2:

• Mampu keluar dari tabir ketidak tahuan (orang itu harus mengetahui permasalahan ataupun keadaan yang terjadi).
• Mampu tidak melekatkan diri kepadai interns tertentu (tidak timpang kepada salah seorang tertentu)

Maka dari itu penting sekali untuk menciptakan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, dan hendaklah setiap orang mengetahu cara untuk menciptakan keadilan dalam Masyarakat supaya dalam bersosial tidak ada ketimpangan yang terjadi.

• DEMOKRASI

Demokrasi seperti yang kita kenal sejak kecil secara umum merupakan sistem pemerintahan dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat, dimana setiap orang dapat mengambil bagian perihal  keputusan yang akan mempengaruhi kehidupannya dalam bernegara. Demokrasi merupakan konsep politik yang mulai berkembang di Yunani Kuno, salah satunya di Athena, sekitar pada abad ke-6.

Demokrasi dilakukan agar kebutuhan masyarakat umum dapat terpenuhi. Pengambilan kebijakan negara demokrasi tergantung pada keinginan dan aspirasi rakyat secara umum. Dengan menentukan kebijakan sesuai dengan keinginan masyarakat, dalam suatu negara demokrasi akan tercipta kepuasan rakyat. Maka dari itu banyak dari beberapa negara yang bersistem demokrasi karena sistem ini dianggap sebagai sistem terbaik daripada yang lain, di karenakan mengakomodasi beragamnya kepentingan dan aspirasi masyarakat dengan tidak terkecuali (meskipun strata sosial rendah).

Berikut adalah bentuk pemerintahan negara:

• Monarki, pemerintahan monarki merupakan model pemerintahan yang dikepalai oleh raja ataupun seorang ratu. Sistem pemerintahan ini jikalau berjalan dengan baik maka disebut dengan monarki, tetapi kalau pemerintahan ini buruk maka disebut sebagai tirani. Jikalau sistem monarki sudah menjadi tirani maka akan muncul segelintir orang yang di anggap pandai untuk mengambil alih sistem tirani tersebut. Yang akhirnya akan membentuk sistem pemerintahan yang baru, yang di sebut dengan oligarki
• Oligarki, pemerintahan oligarki merupakan pemerintahan yang dijalankan oleh beberapa orang yang berkuasa dari segelintir orang tertentu. Jikalau pemerintah ini buruk, dan banyak masyarakat yang sadar akan hal itu, maka kemungkinan besar akan tumbuh banyak orang-orang yang pandai, maka oranng-orang pandai yang jumlahnya semakin banyak itu akan melawan pemerintahan oligarki yang rusak, setelah itu lahirnya sistem pemerintahan baru yang disebut dengan demokrasi.
• Demokrasi, seperti keterangan sebelumnya, demokrasi di anggap oleh banyak orang sebagai sistem negara yang paling baik dikarenakan semua warganya (meskipun strata sosialnya rendah, asalkan mampu) dapat berpartisipasi dalam sistem pemerintahan demokrasi. Negara yang mengatut sistem demokrasi harus memiliki hal-hal sebagai berikut:
  • Penyelenggaraan pemilihan umum.
  • Adanya partai politik.
  • Adaya lembaga pemerintahan (yudikatif,eksekutif,dan legislatif).
  • Terdapat hak asasi manusia.
  • Otonomi (pemberian hak dan kekuasaan).
  • Partisipasi oleh warga.

Sebagaimana sistem pemerintahan lainnya demokrasi juga memiliki kekurangan dalam sistem pemerintahannya seperti halnya jikalau semua warga nengara hanya berfokus kepada demokrasi yang sifatnya material, seperti kesejahteraan warga dan ekonomi, dan melupakan sisi lain dari demokrasi, yaitu formalnya seperti hak dan kesetaraan dalam berdemokrasi, makan akan terjadi ketimpangan yang sangat jelas, seperti orang yang selalu berfokus untuk memperoleh kesejahteraan dari hasil penyuapan untuk memilih pasangan calon tertentu dan melupakan hak dan kebebasannya dalam memilih, sehingga sistem demokrasi di kendalikan oleh orang-orang tertentu yang menjadi pemicu kerusakan demokrasi. Dari kejadian tersebut lahirlah beberapa kelompok seperti HTI yang menyatakan ingin mengeluarkan diri dari sistem pemerintahan demokrasi yang rusak dan menginginkan mendirikan pemerintahan yang baru yang berbasis ke khalifahan, yang akhirnya kembali  kepada sistem pemerintahan monarki. Dalam kejadian ini hanya terdapat dua pilihan, yaitu melanjutkan sistem pemerintahan menjadi monarki, dikarenakan rusaknya demokrasi, atau memperbaiki sistem demokrasi. Dikarenakan sistem demokrasi di indonesia lebih baik daripada sistem yang lain maka masyarakat seharusnya setuju untuk memperbaiki sistem pemerintahan demokrasi dari kerusakan. Beberapa orang bertanya "apakah demokrasi dapat menjawab semua masalah?", maka jawabannya adalah "tidak". Karena tidak semua orang bisa mengikuti konsesi demokrasi, maka dari itu dibutuhkan kesadaran dan partisipasi masyarakat yang lebih supaya lebih banyak masalah sosial yang dapat di selesaikan.