Kenapa Pemberdayaan UMKM Itu Penting?

Jangan pernah memandang sebelah mata akan kehadiran sektor Usaha Kecil Menengah (UKM) disekeliling kita. Sebab, pelaku bisnis yang bergerak pada berbagai bidang usaha  ini memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan perekonomian Indonesia. Dengan adanya sektor UKM, pengangguran akibat angkatan kerja yang tidak terserap dalam dunia kerja menjadi berkurang. Sektor UKM pun telah terbukti menjadi pilar perekonomian yang tangguh.

Kita juga sudah seharusnya tidak perlu meragukan lagi dengan kontribusi sektor UKM dalam menentukan Produk Domestik Bruto (PDB) dan sektor penghasil devisa negara. Saat ini, UKM telah dijadikan agenda utama pembangunan ekonomi Indonesia.

Berdasarkan data BPS (2003), populasi usaha kecil dan menengah (UKM) jumlahnya mencapai 42,5 juta unit atau 99,9 persen dari keseluruhan pelaku bisnis di tanah air. UKM memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, yaitu sebesar 99,6 persen. Sementara itu, kontribusi UKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 56,7 persen.

Sangat berpengaruhnya akan keberadaan UKM inilah yang membuat Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Hary Tanoesoedibjo, selalu mengingatkan pentingnya penerapan ekonomi kerakyatan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Khusus di Jakarta, Hary Tanoe menekankan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) terhadap masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah.

Ya, seperti yang kita tahu saat ini banyak sekali pemberitaan mengenai penggusuran yang terjadi di kota-kota besar, salah satunya di DKI Jakarta. Penggusuran demi penggusuran itu mungkin sebagai upaya untuk merapikan tata kota, tapi kalau hanya memandang dari satu sisi tanpa memperhatikan sisi yang lain yaitu kehidupan para pelaku UMKM ini sendiri, itu merupakan sebuah tindakan yang salah kaprah.

Seharusnya nih ya, selain diberikan pembinaan, masyarakat kecil yang memiliki usaha kecil juga harus diberikan perlindungan untuk menjalankan usaha mereka. Menurut Hary Tanoe, perlindungan ini harus diberikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dengan tidak asal menggusur lokasi usaha atau tempat tinggal mereka.

Bersama Partai Perindo nya, Hary Tanoe mencoba selalu menekankan untuk membuat kebijakan bagi masyarakat ekonomi menengah ke bawah yang dapat membuat usaha mereka berkembang dengan cepat bahkan bisa naik ke level berikutnya sehingga menambah jumlah masyarakat dengan ekonomi ke atas.