Sesuai visi nawacita untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia, Indonesia mesti mampu memproyeksikan keamanan negara sampai jauh 100 tahun ke depan. Banyak tantangan yang akan dihadapi sebuah negara poros. Membangun sistem pertahanan yang baik adalah kunci menjawab tantangan itu. Konsep pertahanan Indonesia yang defensive-active mesti dibaca ulang, Indonesia mesti lebih pro-aktif untuk menghilangkan segala jenis potensi yang mungkin akan menjadi ancaman. Sejauh manakah Indonesia mampu? Jawabannya jelas belum.
Komponen pertahanan dan alutsista Indonesia masih acap kali berpolemik. Pada tingkat stakeholders, kita dapat melihat Panglima TNI sering mengalami ketidakcocokan dengan beberapa Kepala Staf TNI. Ketidakcocokan jelas membuktikan bahwa merea sebagai tumpuan matra pertahan belum seiring sejalan soal visi pertahanan. Perbedaan visi itu terlihat jelas dalam soal pengadaan Heli AW 101. Panglima TNI terus mempersoalkan pengadaan helikopter AW 101 itu. Padahal jelas tujuan dari pengadaan itu AW itu demi menjaga proporsi kekuatan angkatan udara tetap seimbang.
Sumber: https://www.cnnindonesia.com/
Si vis pacem para bellum, begitu sebuah doktrin soal pertahanan, barang siapa ingin mendapati kedamaian, mereka harus siap mempertahankannya dengan senjata. Panglima TNI seolah lupa terhadap hal itu. Mempertahankan kedaulatan NKRI hanya mungkin dilakukan ketika setiap komponen pertahanan dan alutsistanya ada pada kondisi prima. Revitalisasi alutsista adalah kunci.Usaha menjaga dan memperthankan kedaulatan NKRI seharusnya tidak dijadikan wahana untuk memperlihatkan sepak terjang politik seorang panglima TNI. Jika strategi pertahanan untuk pengadaan alutsista sudah sesuai koridor hukum kenapa mesti dipermasalahkan? Apalagi mempermasalahkannya dengan muatan populis. Apa sebenarnya yang panglima TNI inginkan.
Tidak seharusnya seorang panglima TNI "rewel" urus-mengurusi pengadaan alutsista. Seharusnya Panglima TNI bersinergi dengan Kepala Staff TNI yang lain. Tugas Panglima TNI jdan Kepala Staff TNI setara dan jelas satya dharma, penuh dedikasi, tidak lain hanya itu. Penuh dedikasi mempertahankan kedaulatan. Sepak terjang politik bukan tugas Panglima TNI. Sungguh mempertontonkan lelucon jika ketidakharmonisan Panglima TNI dan Kepala Staff TNI diumbar dengan bumbu aksi politik.
Memperlihatkan seolah Panglima TNI lebih superior dibanding yang lain, dengan tujuan memperoleh panggung. keretakan pada tubuh TNI sebagai lembaga pertahanan negara, jelas potensi keamanan yang sungguh berbahaya, juga celah bagi musuh untuk masuk merusak kedaulatan NKRI.
poskotanews.com
Dari situ kita dapat mencium aroma politik sungguh semerbak dalam setiap pergerakan panglima TNI, tak terkecuali dalam soal pengadaan alutsista (helikopter). Ada baiknya Panglima TNI mengurangi gerilya politik yang populis itu. Utamakanlah pada visi mempertahankan kadaulatan NKRI, motif politik mesti ditanggalkan. Untuk NKRI jaya bersatulah, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh.