Perekembangan dan kemajuan ekonomi di kawasan Asia Tenggara merupakan suatu keberhasilan kerjasama ekonomi dan keuangan di kawasan ASEAN.
Oleh karenanya perlu komitmen bersama seluruh negara ASEAN untuk tetap menjaga stabilitas keuangan dan neraca pembayaran demi kelancaran transaksi keuangan sebagai penopang utama perkembangan ekonomi kawasan.
Para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral ASEAN menegaskan kembali komitmen bersama untuk menjaga stabilitas keuangan dan memajukan integrasi keuangan terhadap prospek ekonomi yang tidak menentu (uncertain) yang dapat berdampak pada momentum pertumbuhan ekonomi di kawasan ASEAN.
Hal itu menjadi pesan utama yang disampaikan dalam Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral ASEAN (AFMGM) yang diselenggarakan secara kolaboratif oleh Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia pada 31 Maret 2023 di Nusa Dua, Bali.
Pertemuan ini dihadiri oleh para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral dari sembilan negara ASEAN (Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam), serta perwakilan dari enam organisasi internasional, yaitu Asian Development Bank (ADB), ASEAN+3 Macroeconomic Research Office (AMRO), International Monetary Fund (IMF), Financial Supervisory Board (FSB), Bank for International Settlement (BIS) dan World Bank.
MENGHIDUPKAN KEMBALI WACANA MATA UANG TUNGGAL ASEAN
Keberhasilan Indonesia sebagai Presidensi G-20 dan penyelenggaraan KTT G-20 di Bali dan kepercayaan ASEAN kepada Indonesia sebaga Ketua ASEAN dan menjadi Keketuaan KTT ASEAN yang sekarang (9-11 Mei 2023) berlangsung di Labuhan Bajo, Maggarai Nusa Tenggara Timur, menjadi momentum untuk menghidupkan kembali wacana Mata Uang Tunggal ASEAN (ASEAN currency union) yang sudah digagas sejak lama, dan saat ini sangat relevan mengingat negara-negara ASEAN sedang mengalami fluktuasi kurs dan menghadapi ancaman yang sama, potensi resesi 2023.
Selain itu, sejalan dengan konsep impossible trinity, salah satu pilihan kebijakan yang realistis bagi ASEAN adalah menjaga kestabilan nilai tukar dan kebebasan arus modal meskipun mengorbankan independensi kebijakan moneter masing-masing negara anggota.
Pengalaman Uni Eropa yang berhasil mewujudkan mata uang EURO bisa menjadi pengalaman yang bisa dipelajari, diadopsi dan ditindaklanjuti oleh para pengambil kebijakan ekonomi dan keuangan di negara-negara ASEAN.
Uni Eropa butuh wakru hampir 60 tahun sampai lahirnya EURO dan terintegrasinya ekonomi dalam bentuk curency union