Di hari senin 16 Juni lalu, dunia dikejutkan dengan meninggalnya Muhammad Mursi, mantan presiden pertama Mesir yang dipilih secara demokratis. Mursi meninggal dunia ketika sedang menjalani persidangan di pengadilan setelah sempat mengalami pingsan. Belakangan, banyak laporan mengungkapkan bahwa kondisi penjara Mursi sangat memprihatinkan. Selain itu, ia juga tidak mendapatkan perawatan kesehatan yang memadai dari pemerintah.
Kematian Mursi menimbulkan banyak pertanyaan dari semua kalangan. Hal itu patut dipahami mengingat presiden Mesir saat ini, Abdul Fatah al-Sisi, adalah pemimpin kudeta militer 2013 yang berhasil menjatuhkan Mursi. Banyak orang kemudian menyoroti kinerja presiden Sisi yang tidak lama ini telah terpilih kembali sebagai presiden. Lantas, bagaimana kondisi Mesir di bawah pemerintahannya?
Di awal pemerintahannya (2014), Sisi mulai menggenjot infrastruktur Mesir, khususnya proyek Terusan Suez Baru. Keputusannya untuk membuat Terusan Suez Baru (New Canal Suez) mendapat sambutan baik dari rakyat Mesir. Betapa tidak, Terusan Suez merupakan salah satu penyumbang devisa terbesar bagi Mesir. Iklan terkait proyek pembangunannya pun disiarkan di televisi Mesir secara berulang-ulang.
Sebelumnya, Terusan Suez hanya memiliki satu jalur. Artinya setiap kapal harus rela mengantri dulu agar bisa melewati Terusan Suez. Dengan adanya Terusan Suez baru, kapal tidak perlu lagi mengantri dan bisa menghemat waktu berjam-jam. Hal ini membuat jumlah kapal yang melewati Terusan Suez akan meningkat tajam, tentu juga akan menambah pemasukan negara.
Dalam hal politik dalam negeri, Sisi memiliki sikap politik yang otoriter dan represif. Pasca ditetepkannya Ikhawanul Muslimin sebagai organisasi teroris, Sisi kemudian menangkap para pejabat IM dan orang-orang yang terindikasi sebagai anggotanya, tidak terkecuali Mursi. Maka tidak heran jika kematian Mursi dikaitkan dengan Sisi. Selain itu, Sisi juga melakukan tindakan represif kepada para pengkritiknya. Tercatat ia telah menangkap 60.000 tahanan politik dari berbagai kalangan. Dalam hal penggunaan media sosial pun Mesir memiliki aturan yang cukup ketat, sehingga membatasi kebebasan warganya.
Pada bulan Februari lalu, Sisi juga mendapat sorotan setelah terjadinya kecelakaan kereta api maut di Kairo yang menyebabkan 25 orang meninggal dunia dan 47 lainnya luka-luka. Kecelakaan maut kereta api tersebut bukan kali pertama di bawah pemerintahan Sisi. Di tahun 2018, terjadi kecelakaan kereta api di provinsi utara Beheira dan memakan korban 15 orang. Satu tahun sebelumnya juga pernah terjadi kecelakaan maut di Alexandria yang menewaskan 41 penumpang.
Rakyat mempertanyakan komitmen Sisi dalam membangun infrastruktur dan layanan dasar negara, seperti yang ia janjikan di 2014. Sejak tahun 2017, tercatat 1.793 kasus kecelakaan kereta api di Mesir. Untuk mode transportasi kereta api, angka tersebut tergolong sangat tinggi. Atas dasar itu, terjadi aksi aksi unjuk rasa yang menyuarakan kegagalan revolusi di Mesir.
Aksi protes juga dilakukan seorang pria melalui unggahan video di media sosial. Pria tersebut mengkritik sikap Sisi yang cenderung mengabaikan serangkaian kasus kecelakaan kereta api di Mesir.
Mirisnya, pria tersebut justru ditangkap polisi dan dijebloskan ke dalam penjara. Sikap pemerintah yang represif terhadap para pengkritiknya justru bertolak belakang dari keinginan Mursi di awal pemerintahannya untuk mengubah pandangan dunia terhadap Mesir dari negara yang berorientasi agama menjadi negara demokratis.
Dalam urusan politik luar negeri, Sisi berhasil memperbaiki hubungan Mesir dengan negara-negara Teluk dan mengembalikan kepercayaan internasional yang memburuk di bawah pemerintahan Mursi. Kebijakan ini menjadi penting bagi Mesir yang tengah mengalami krisis ekonomi berkepanjangan. Jika membandingkan dengan kebijakan luar negeri Mesir di bawah Mursi, tentu jauh berbeda dengan pemerintahan Sisi. Hal ini dikarenakan Mursi memiliki afiliasi politik dengan Ikhwanul Muslimin yang sangat anti terhadap Barat.