Lihat ke Halaman Asli

Analisis PIK 2 Sebagai PSN dan dampak sosial bagi masyarakat sekitar.

Diperbarui: 13 Januari 2025   02:19

Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Birokrasi. Sumber ilustrasi: KOMPAS.com/GARRY LOTULUNG

Proyek Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2) telah ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) oleh pemerintah Indonesia. Namun, penetapan ini menuai kontroversi dan kritik, terutama terkait dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkannya bagi masyarakat sekitar. Dari Opini Saya proyek ini dapat dilihat sebagai manifestasi dari Kaum pemodal yang mencoba memperdalam ketimpangan kelas dan menimbulkan alienasi di kalangan masyarakat.
Saya mencoba menganalisis dalam sistem pasar hari ini,modal cenderung terakumulasi pada segelintir elit, di Indonesia sendiri lebih dikenal sebagai "9 naga" sementara masyarakat miskin semakin terpinggirkan. Proyek PIK 2, yang dikelola oleh Agung Sedayu Group, mencerminkan konsentrasi modal yang besar dalam pembangunan infrastruktur mewah. Menurut manajemen PIK 2, proyek ini mencakup revitalisasi hutan mangrove seluas 1.800 hektare dengan investasi murni dari pihak swasta tanpa menggunakan dana APBN .
Namun, kritik muncul dari berbagai kalangan. Supardiono seorang pengamat sosial, dalam wawancaranya bersama Mitrasuara menyatakan bahwa proyek ini berpotensi menciptakan ketimpangan sosial yang tajam antara masyarakat kaya dan miskin di sekitar kawasan tersebut. Ia mengingatkan bahwa ketimpangan ini akan memicu konflik sosial, terutama jika pemerintah hanya berfokus pada nilai investasi tanpa mempertimbangkan dampak bagi masyarakat sekitar.
Dalam analisis saya,proyek seperti PIK 2 dapat dilihat sebagai bentuk ekspansi modal yang mengorbankan kepentingan Masyarakat lokal, diantaranya adalah nelayan, buruh angkut, pedagang ikan, dan petani, kehilangan mata pencaharian mereka akibat alih fungsi lahan dan perubahan ekosistem. Hal ini sejalan dengan konsep alienasi, di mana para pekerja terpisah dari alat produksi dan hasil kerjanya, sehingga kehilangan makna dan kontrol atas kehidupannya.


Dampak Sosial dan Ekonomi bagi Masyarakat Sekitar:
Penetapan PIK 2 sebagai PSN berdampak langsung pada kehidupan masyarakat sekitar. Kelompok-kelompok yang bergantung pada hasil laut, seperti nelayan, buruh angkut, dan pedagang ikan, merasakan langsung perubahan yang terjadi. Demikian pula para petani di sekitar area, yang kehilangan lahan pertanian akibat konversi menjadi kawasan elite .
Menurut Muhammad Akhiri, Direktur Eksekutif Lembaga Agraria dan Lingkungan (LAGRIAL), dalam wawancaranya bersama X-news.id, penetapan PIK 2 sebagai PSN dilakukan tanpa kajian komprehensif dan terkesan tergesa-gesa. Ia menilai bahwa prioritas utama seharusnya adalah melindungi hak-hak masyarakat kecil dan menjaga keseimbangan lingkungan .
Selain itu, Ombudsman Banten menyoroti adanya maladministrasi dalam proses penetapan PSN di Kabupaten Tangerang, yang menunjukkan kurangnya transparansi dan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan
Kebijakan pemerintah dalam menetapkan PIK 2 sebagai PSN seringkali mendapat kritikan. Penetapan ini dianggap lebih menguntungkan pengusaha dan elit politik, sementara rakyat kecil semakin terpinggirkan. Jika hak-hak masyarakat tidak diutamakan, maka keistimewaan PSN PIK 2 sebaiknya dicabut atau proyek ini dihentikan sepenuhnya. kebijakan ini mencerminkan dominasi para elit yang menguasai pasar, dalam memengaruhi kebijakan negara terutama untuk melindungi dan memperluas kepentingan bisnisnya. Negara yang seharusnya melindungi rakyatnya, nyatanya hari ini berperan sebagai alat bagi para elit pengusaha untuk memperkaya diri dan menekan rakyat kecil.
Proyek PIK 2 sebagai Proyek Strategis Nasional mencerminkan dinamika ekonomi yang berpotensi menimbulkan ketimpangan sosial dan ekonomi. Menurut saya,proyek ini memperlihatkan bagaimana akumulasi modal oleh para pemodal dapat mengalienasi dan memarginalkan Rakyat kecil. Kritik terhadap proyek ini menekankan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap dampak sosial dan lingkungan, serta pentingnya melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan untuk mencapai cita-cita dari pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia.

AN

(Sumber : https://mitrasuara.com/2024/11/15/kebijakan-pik-2-sebagai-psn-menuai-kontroversi-ancaman-ketimpangan-sosial-dan-hilangnya-mata-pencaharian

https://xnews.id/2024/11/17/kanal/news/dampak-sosial-proyek-pik-2-pemerintahan-prabowo-diminta-tinjau-ulang-status-psn)

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H




BERI NILAI

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?

BERI KOMENTAR

Kirim

Konten Terkait


Video Pilihan

Terpopuler

Nilai Tertinggi

Feature Article

Terbaru

Headline