Kalau berbicara mengenai belanja negara, pastinya itu merupakan sebuah intervensi pemerintah dalam menyediakan barang yang memang tidak bisa disediakan oleh sektor swasta, karena masuknya lingkup pemerintah. Belanja negara atau pengeluaran negara ini juga harus tetap disesuaikan dengan prinsip prinsip fungsionalitas, perkembangan dan juga keadilan dalam pembelanjaan.
Tahun 2023, Pemerintah merancang bahwasanya telah menganggarkan belanja negara sebesar Rp 3.041,7 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) yang meliputi belanja pemerintah pusat sebesar Rp 2.230 triliun serta transfer ke daerah sebesar Rp 811,7 triliun. Hal ini disampaikan dalam pidato Presiden Joko Widodo dalam Penyampaian Keterangan Pemerintah atas RUU APBN Tahun Anggaran 2023 beserta Nota Keuangannya pada Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2022-2023 yang digelar di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, pada Selasa, 16 Agustus 2022.
Terbaru dalam sidang kabinet “disampaikan Bapak Presiden (Joko Widodo) di sidang kabinet, Rp147,4 triliun belanja, naik 2 persen. Kalau kita lihat komponen yang paling dominan dari belanja barang adalah di Kemenhan, Rp21,5 triliun," tuturnya dalam rapat kerja (raker) dengan Badan Anggaran DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, Senin (10/7).
Penyampaian oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menambahkan sendiri Kementerian Pertahanan (Kemenhan) yang dipimpin Prabowo Subianto paling banyak belanja barang nyaris menyentuh Rp21,5 triliun hingga semester I 2023.
Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menggunakan anggaran belanja sebanyak Rp 14,9 triliun dalam hal pemeliharaan dan perawatan sarana prasarana sumber daya alam (SDA), penyediaan akses rumah layak huni, penanggulangan darurat akibat bencana, dan preservasi jalan nasional.
Kemudian, ada Kementrian Agama (Kemenag) yang memakai Rp12,2 triliun untuk penyaluran dana bos serta Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebesar Rp7,4 triliun untuk pembentukan Badan Ad-Hoc jelang Pemilu 2024
Terkait pembelian Kemenhan yang lebih besar daripada kementerian lain ini bukan tanpa alasan, dibawah naungan kepemimpinan Prabowo Subianto beliau selalu mengingatkan pentingnya doktrin pertahanan Republik Indonesia, yakni Pertahanan Rakyat Semesta. Prabowo Subianto memaksimalkan pembelanjaan guna penguatan industri pertahanan nasional, modernisasi alutsista, sampai ke diplomasi pertahanan.
Penguatan ini dalam pembalanjaan juga dijelaskan Menkeu Sri Mulyani merinci penggunaan duit negara itu dipakai kantor Prabowo untuk pemeliharaan, perawatan, hingga peningkatan matra darat, laut, udara, dan Alat Utama Sistem Pertahanan (Alutsista). Diliat dari rincian pembelanjaan, Kemenhan merupakan kementerian yang paling banyak belanja dibanding dengan kementerian lain. Pasalnya, RAPBN tahun ini, sebenarnya difokuskan terhadap belanja negara dibidang kesehatan, perlindungan sosial, pendidikan guna peningkatan kualitas SDM Indonesia dan bidang pembangunan infrastruktur.
Presiden Jokowi berpesan dalam pidato sebelumnya, terkait anggaran pembelanjaan ini baik instansi pemerintah dibidang keamanan dan sebagainya harus selalu berhati hati dan selalu memikirkan dampak kedepanya, pasalnya pembeliaan yang telah terealisasikan bakal berdampak terhadap pemeliharaan dan juga perawatan. Dampak ini pada akhirnya bisa memperberat kondisi APBN negara.