Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) merupakan kabupaten kepulauan yang terdiri atas ratusan pulau-pulau kecil dengan potensi sumber daya alam yang sangat berlimpah.
MBD kaya akan potensi pertanian, kehutanan, peternakan dan juga potensi kelautan (seperti cengkeh, pala super dan pala hutan, kelapa/kopra, jangung, keladi, umbi-umbian, kambing, domba, kerbau, rumput laut, lola, teripang, ikan dan lain sebagainya),
Idealnya, bila berbagai potensi tersebut dikelola secara baik, maka semestinya hal ini akan mampu menggejot perekonomian masyarakat MBD bahkan membebaskan masyarakat MBD dari lingkaran garis kemiskinan. Sayangnya, meski kaya akan potensi sumber daya alam, kabupaten MBD masih terkategorikan sebagai kabupaten dengan tingkat kemisikinan yang ekstrim.
Dalam rapat koordinasi percepatan penaggulangan kemisikinan exterem di wilayah Maluku pada Rabu, 13 Oktober 2021, yang dipimpin oleh Wakil Presiden Republik Indonesia,
terungkap bahwa Kabupaten Maluku Barat Daya termasuk salah satu dari 5 kabupaten yang terkategori sebagai wilayah prioritas penaganan kemiskinan ekstrim. Hal ini membuktikan bahwa hingga saat ini kabupaten MBD masih berada dalam zona kemiskinan ekstrim.
Berdasarkan data yang dirilih oleh Kantor Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia persentase tingkat kemisikinan di Maluku Barat Daya bahkan mencapai 14,43% (10.580 jiwa).
Kondisi kemiskinan di wilayah Maluku Barat Daya semakin diperparah dengan (1)tingginya kasus-kasus koruptif yang melibatkan oknum pejabat dan tokoh-tokoh potensial Maluku Barat Daya sehingga berdampak pada besaran keuangan daerah yang mestinya dapat dialokasikan untuk mendukung pembangunan masyarakat dan daerah-daerah pelosok MBD;
(2)tidak adanya akses jalan raya penghubung dari kampung-kampung pelosok menuju pusat-pusat pelabuhan/kecamatan sehingga menghambat roda perekonomian masyarakat; (3)tidak tersediannya instalasi jaringan listrik yang juga berdampak besar terhadap kegiatan perekonomian masyarakat;
(4)sulitnya akses jaringan telekomunikasi di wilayah-wilayah pelosok MBD yang semakin memperparah keterisolasian daerah-daerah kepulauan (kampung-kampung) serta semakin meyulitkan upaya pengotrolan/pengawasan terhadap pelaksanaan program pembangunan di wilayah pelosok MBD;
(5)buruknya layanan kesehatan bagi masyarakat dengan tidak adanya tenaga dokter pada pusat-pusat layanan kesehatan serta terbatasnya fasilitas medik di hampir seluruh kecamatan MBD;
dan yang tidak kalah penting yaitu kondisi kemisikinan di wilayah MBD turut diperparah oleh (6)minimnya ketersediaan Sumber Daya Manusia MBD yang berkualitas dan yang mau berpikir dan berkarya secara sungguh-sungguh demi kemajuan Masyarakat Maluku Barat Daya secara menyeluruh.