Tanpa terasa 2016 sebentar lagi akan segera berlalu. Genap sudah perjalanan kemaritiman indonesia mencapai usia 2 tahun. Banyak agenda yang tengah dilaksanakan tahun ini, namun juga banyak evaluasi yang terjadi. Semenjak dikumandangkannya visi poros maritim dunia oleh presiden geliat pembangunan kemaritiman senantiasa terus terjadi. Namun sayangnya menjadi bagian dari kekuatan maritim dunia tidak semudah membalikan telapak tangan. Masih banyak evaluasi yang perlu dibenahi ditahun mendatang.
Kecelakaan Kapal
Dalam kajian yang dilakukan oleh tim APMI (Asosiasi Pemuda Maritim Indonesia) sepanjang tahun 2016 tengah terjadi 439 kecelakaan kapal. Tentunya ini menjadi sorotan penting yang perlu diperhatikan pemerintah mengingat bahwa kecelakaan kapal merupakan insiden yang dapat mencoreng nama indonesia di mata dunia. Hal tersebut menjadi evaluasi seluruh instansi terkait yang berhubungan dengan kelayakan dan kelaikan laut. Dari 439 kecelakaan terdiri dari 161 tengelam 51 terbakar dan 56 terbalik. Menyoroti hal ini pemerintah perlu mengambil tindakan tegas kedepan agar tingkat kecelakaan kapal semakin menurun. Untuk itu perlu dilaksanakan segera konsolidasi dalam tubuh pemerintah untuk dapat menekan angka kecelakaan kapal yang kerap terjadi di indonesia.
Kementerian perhubungan khususnya perhubungan laut perlu dengan segera mengambil tindakan serta mengeluarkan kebijakan strategis untuk dapat menggulangi permasalahan kecelakaan kapal. Pasca tertangkapnya oknum pungli kemenhub tahun ini harapan besar reformasi birokrasi ditubuh kemenhub dapat berjalan dengan optimal. Dalam hal ini kemenhub merupakan ujung tombak untuk dapat menekan angka kecelakaan kapal.
Perikanan dan Kelautan
Kementerian perikanan dan kelautan merupakan kementerian yang dinilai cukup progresif bahkan sampai dua tahun berjalannya visi kemaritiman nasional KKP yang dipimpin oleh Susi merupakan kementerian ujung tombak dalam upaya mewujudkan indonesia sebagai kekuatan maritim dunia. Upaya melakukan kontestasi penembakan kapal dan pencegahan IUU fishing merupakan salah satu kebijakan yang cukup efektif untuk dapat menekan angka pencurian ikan dilaut indonesia. Ditambah dengan berhasilnya menengelamkan MV Viking yang merupakan kapal raksasa yang kerap melakukan pencurian ikan di Negara yang memiliki potensi perikanan yang cukup besar.
Upaya memagari laut indonesia berjalan cukup efektif dengan kebijakan yang dilakukan. Namun, sayangnya upaya untuk mengeksplor perekonomian dari laut masih belum optimal. Hal tersebut dilihat dari upaya pengadaan kapal yang pada tahun ini ditargetkan 3540 kapal, namun hanya tercapai 1.917 unit. Dalam keterangan pers yang disampaikan oleh KKP melalui Dirjen perikanan tangkap hal tersebut diakibatkan terbatasnya koperasi yang siap menjadi penyalur kapal bantuan tersebut, karena KKP memilih koperasi untuk menyalurkan bantuan ini agar lebih tepat sasaran.
Tentunya hal ini menjadi salah satu koreksi KKP yang saat ini dipimpin oleh seorang Doktor, pasca Susi menerima Doktor honoris causa dari Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang. Kedepan KKP perlu melakukan konsolidasi strategis agar kejadian serupa tidak terulang pada tahun mendatang.
Keamanan Laut
Dalam bidang keamanan nampaknya indonesia masih perlu banyak berbenah. Pasalnya keamanan merupakan salah satu parameter indonesia dapat menjadi salah satu kekuatan maritim dunia. Jika mengacu pada struktur organisasi kemaritiman dunia di beberapa Negara dalam sistem pertahanan dan keamanan laut terbagi menjadi dua. Yakni pertama adalah pertahanan yang dikomandoi oleh Angkatan Laut dalam hal ini adalah militer, kemudian yang kedua adalah keamanan laut yang dikomandoi oleh Sea and Coast Guard yang diartikan sebagai penjaga kemanan laut dan pantai jika diterjemahkan merupakan kapal Negara non militer.
Jika melihat konstruksi keamanan laut saat ini perlu dipertegas agar indonesia dapat menjadi salah satu Negara yang cukup diperhitungkan dalam upaya menjaga kemanan laut. Hal tersebut sebagai sebuah upaya indonesia mempertegas bahwa iklim kemanan laut indonesia cukup kondusif. Jika dilihat saat ini instansi yang cukup memiliki peran strategis untuk melakukan hal tersebut adalah Bakamla. Meskipun beberapa waktu lalu bakamla baru saja mengalami musibah yakni dengan kasus OTT nya yang menjerat pejabatnya.