Pemerintah secara resmi telah mengeluarkan larangan mudik untuk menekan penyebaran Covid-19. Bersamaan dengan larangan tersebut muncul pertanyaan mengenai perbedaan mudik dan pulang kampung yang beberapa hari lalu sempat viral.
Beberapa masyarakat mendefinisikan mudik sebagai akan kembali ke kampung halaman saat masa lebaran, dan akan kembali ke tampat perantauan. Sedangkan pulang kampung didefinisikan sebagai sudah kembali ke kampung halaman dan tidak kembali ke perantauan karena tidak memiliki pekerjaan. Sebenarnya, apakah benar mudik dan pulang kampung adalah hal yang berbeda dan bagaimana larangan mudik itu diterapkan?
Pertama. Mudik dan pulang kampung sebenarnya merupakan hal yang sama. Terlepas dari penggunaan dimensi waktu sebagai dalih argumentsi adanya perbedaan mudik dan pulang kampung, keduanya memiliki dua kesamaan yaitu dari sisi kegiatan dan tujuan.
Melihat dari sisi kegiatan, keduanya melakukan mobilitas dari satu titik ke titik yang lain, yang berarti individu melakukan perpindahan dari satu wilayah ke wilayah lain. Selanjutnya, melihat dari sisi tujuan, keduanya menuju ke kampung halaman masing-masing.
Melihat dari sudut pandang mewabahnya Covid-19, melakukan mobilitas tinggi merupakan kegiatan yang harus diminimalisir, apalagi melakukan mobilitas menuju kampung halaman.
Jika hal ini dilakukan, individu yang kembali ke kampung halaman memungkinkan membawa virus Covid-19 dan memiliki potensi menularkan di kampung halaman. Sehingga di masa pandemi ini, karena memiliki kesamaan kegiatan dan tujuan, mudik dan pulang kampung tidaklah dibenarkan.
Kedua. Menurut penulis pernyataan mudik dan pulang kampung sebagai hal yang berbeda, sebenarnya tidak bisa dilepaskan dari keluarnya Permenhub Nomor 25 Tahun 2020.
Penulis melihat argumentasi yang muncul dikalangan masyarakat menyebutkan, Pulang kampung adalah frasa yang dilekatkan pada individu yang sudah kembali ke kampung halaman sebelum peraturan larangan mudik dikeluarkan dan (kemungkinan) tidak akan kembali ke perantauan.
Sedangkan mudik adalah kata yang dilekatkan pada individu yang akan kembali ke kampung halaman setelah peraturan larangan mudik dikeluarkan dan akan kembali ke perantauan.
Jika mengikuti argumentasi tersebut, apakah individu yang akan kembali ke kampung halaman dengan alasan pulang kampung setelah peraturan ini disahkan merupakan tindakan yang legal?