Agak terlambat. Tapi tak apalah. Sekadar catatan memeringati Hari Pers Nasional (HPN). Yang secara periodik diperingati insan pers se-Indonesia. Dari sejumlah organisasi pers. Baik organisasi yang diakui Dewan Pers, seperti Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) Serikat Perusahan Pers (SPS), dan lainnya. Juga organisasi pers yang dianggap "ilegal". Yang nama dan jumlahnya saya tidak hapal.
Tahun ini, puncak peringatan Hari Pers Nasional 2020 dipusatkan di Banjar Baru, Kalimantan Selatan. Presiden Jokowi bersama pejabat negara menghadiri acara tersebut. Jokowi mengatakan, insan pers merupakan pihak yang selalu ada dalam kesehariannya sebagai Presiden Republik Indonesia. Wartawan selalu mengikutinya selama bepergian. Padahal, para menteri yang notabene bawahannya kadang-kadang tidak mengikuti kegiatannya selaku presiden.
"Jadi berhadapan dengan insan pers, saya itu bukan benci tapi rindu, tetapi selalu di hati dan selalu rindu," ujar Jokowi seperti dilansir Kompas.com (8/2/2020).
Saya memulai karir jurnalistik akhir tahun 1997. Di harian Suara Indonesia. Koran grup Jawa Pos yang kemudian berubah nama menjadi Radar Surabaya. Masa itu, Indonesia dilanda krisis ekonomi. Beberapa bulan jelang Soeharto menyatakan mundur dari jabatan Presiden Indonesia. Masa-masa yang keruh. Unjuk rasa terjadi di mana-mana. Kekerasan, kerusuhan, dan baku pukul yang terus meluas. Hampir setiap hari saya merekam kejadian-kejadian tersebut.
Di tengah badai ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah. Protes, umpatan, caci maki, dan hujatan meluap bak air bah. Massa akar rumput yang mudah tersulut emosi. Masa itu, membidik berita dengan angle protes masyarakat "lebih laku" ketimbang menulis statement pejabat publik. Tak heran bila framing media kerap kali memosisikan untuk menyajikan pemberitaan yang melibatkan "gugatan" masyarakat.
Ketika itu, dalam sehari, saya biasa menulis 6-7 berita. Dari jumlah itu, cuma satu berita yang bukan terkait unjuk rasa. Saking seringnya meliput unjuk rasa, banyak korlap yang saya kenal. Berikut background pendidikan dan organisasinya. Kadang kalau saya tidak datang, mereka mengantarkan rilis dan foto-foto ke kantor. Walau pun pada akhirnya juga tidak ditayangkan.
Liputan-liputan berbau gugatan memang menjadi primadona. Lantaran menjadi asupan informasi yang ditunggu-tunggu masyarakat. Apalagi ketika itu gerakan reformasi menjadi tagline-nya. Masyarakat bisa sangat gampang menyebut,"harus direformasi" terhadap semua yang dianggap tidak beres. Terlebih setelah Soeharto lengser, hampir semua instutusi pemerintah yang menjalankan roda birokrasi jadi cemooh. Jadi gunjingan dan sorotan. Aparat pun dibuat kedodoran menjawab banyak hal jika menyangkut kepentingan masyarakat.
***
Ketika rezim berganti, saya merasakan adanya titik balik. Hal yang sama juga dirasakan banyak rekan seprofesi. Bukan lagi soal unjuk rasa, kekerasan aparat, tapi merebaknnya banyak kasus KKN (korupsi, kolusi, nepotisme). Terjadi hampir di semua daerah. Sampai ada istilah jika otonomi daerah seperti mengusung korupsi dari pusat ke daerah.
Saban hari, media menyajikan tindak kejahatan KKN. Berikut modus dan aktornya. Bagi yang sinis menyebut, era reformasi telah melahirkan situasi lebih buruk karena banyak orang ditangkap lantaran KKN. Menjawab logika itu, pers berupaya membeberkan begitu banyak kasus KKN di era Orde Baru yang aman-aman saja.
Pers tentu melihat KKN itu sebagai fakta empirik yang harss terus diawasi. Pers harus bisa jadi watchdog, begitu ungkapannya. Namun pers juga tak salah mengupas sisi lain dari fenomena penegakan hukum. Paling tidak, ada sosok yang bisa ditampilkan sebagai harapan jika keadilan itu masih bisa ditegakkan.