Salah satu upaya pemerintah untuk mengurangi kemiskinan adalah memberikan bantuan kepada masyarakat ekonomi lemah baik bantuan langsung tunai maupun non tunai. Banyak sudah berbagai macam jenis bantuan sosial yang sudah dialokasikan oleh pemerintah, mulai dari BLT, BPNT, PKH, dan masih banyak lagi jenis bantuan-bantuan sosial lainnya.
Dalam penyalurannya ada yang tepat sasaran, ada pula yang tidak tepat sasaran. Ada yang sebenarnya sangat layak sebagai penerima bantuan tetapi tidak pernah mendapatkan bantuan, namun ada pula yang sesungguhnya sudah tergolong orang yang mampu namun tetap aktif sebagai penerima bantuan hingga bertahun-tahun lamanya. Entah mengapa bisa demikian? Masyarakat pun tak pernah mendapat jawaban yang jelas.
Hari itu di beberapa desa sedang ada pembagian sembako. Seperti biasa di hari sebelumnya sudah ada surat undangan yang dibagikan oleh Pak RT kepada para warga calon penerima bantuan. Para warga harus sabar mengantre sejak pagi demi mendapatkan sepaket sembako yang memang selalu dinanti-nantikan.
Beda halnya dengan Hardi yang sudah beberapa bulan ia tidak ikut antrean karena tidak mendapat surat panggilan dari perangkat setempat. Hardi adalah seorang disabilitas fisik warga desa tersebut. Dia hidup berdua dengan istrinya, Wanti. Mereka sebelumnya aktif sebagai penerima bantuan, baik yang berupa sembako maupun uang tunai, namun entah kenapa sudah beberapa bulan bahkan hampir setahun mereka sudah tidak mendapatkan lagi.
Awal mulanya Hardi dan Wanti tak terlalu ambil pusing tentang hal bantuan ini, namun lama kelamaan mereka pun jadi penasaran setelah ada beberapa temannya yang juga mengalami hal yang sama. Bahkan ada yang kondisi ekonominya jauh lebih lemah ketimbang mereka namun justru tak pernah mendapat bantuan sembako maupun bantuan lainnya dari pemerintah.
Hardi menjadi tertarik untuk mencari informasi tentang bagaimanakah sebenarnya mekanisme pendataan dan penyaluran bantuan sosial tersebut, apakah sudah benar-benar sesuai aturan atau belum? Berawal dari informasi yang dia dapat dari media sosial, sebuah website cek bansos kemensos. Hardi iseng-iseng mencoba mengecek data kepunyaan istrinya, dan ternyata hasilnya mengejutkan. Nama istrinya terdaftar sebagai penerima bantuan BLT, padahal sudah beberapa bulan istrinya tidak pernah lagi menerima bantuan tersebut.
Keesokan harinya Hardi datang ke Kantor Desa untuk melaporkan keluhannya mengenai hal bantuan ini. Dia berharap akan mendapatkan jawaban yang bisa dipahami. Kebetulan pagi itu di kantor desa sedang ada acara di ruang aula. Di ruang kantor hanya ada tiga orang yang tersisa termasuk Sekdesnya. Tak menunggu lama Hardi langsung menunjukkan hasil cek bansos di ponsel atas nama istrinya kepada Sekretaris Desa itu. Bapak Sekdes itu kemudian meneliti dengan saksama data dan keterangan yang tertera di situs cek bansos tersebut lalu mengerutkan keningnya sejenak.
"Begini Mas Hardi, terlebih dahulu yang perlu saya sampaikan adalah bahwa data-data penerima bantuan itu sudah dari pusat dan kami pihak desa hanya menjalankan tugas menyalurkan bantuan tersebut sesuai data yang ada. Jadi, tidak ada upaya mereka-reka data. Demikian Mas Hardi mohon ini bisa dipahami." Penjelasan dari Bapak Sekdes panjang lebar.
"Tapi Pak, bukannya data yang dari atas itu menyesuaikan data yang diajukan dari bawah?" Tanya Hardi kritis.
"Tidak Mas, data dari kami mungkin hanya sebatas usulan atau pengajuan saja, yang menyeleksi dan menetapkan masuk kriteria atau tidaknya calon penerima bantuan itu tetap dari atas, tentu melalu proses yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku."
Hardi masih kurang puas dengan apa yang disampaikan oleh Pak Sekdes.
"Lalu bagaimana kalau ada data yang tak sesuai Pak? Apakah pihak desa tak perlu melaporkan ke pihak instansi terkait Pak?"
"Ya tentu saja akan kami koreksi juga Mas kalau memang benar-benar ada kejanggalan, tapi sejauh ini saya kira belum pernah ada."
Pak Sekdes sepertinya sudah mulai tak suka dengan pertanyaan dan bantahan dari Hardi yang seolah kurang mempercayai pihak desa.