Tidak selamanya judul menjadi kesimpulan dalam sebuah tulisan. Induksi tema yang ingin kami ketengahkan adalah semerawutnya implementasi birokrasi kita tentang Pers. Jika di dalam UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Kebebasan pers sudah jelas memberikan ruang terbuka bagi Jurnalis untuk membeberkan seluruh informasi yg dibutuhkan oleh masyarakat terutama yang berorientasi pada perbaikan (konstruktif).
Oleh karenanya, jika saya mencoba menggunakan kaca mata berpikir saya menterjemahkan pernyataan Sekretaris Kabinet Dipo Alam mengenai beberapa media 'kritis' bahwa pernyataan itu layak untuk di kemukakan. Hal ini mengingat kondisi media kita yang terkadang 'ikut-ikutan' sang-empu (owner) dalam menyuguhkan konsumsi informasi kepada ruang publik sesuai dengan 'kebutuhan empu' tadi. Sehingga kemudian menjadi bias objektifitas dari pemberitaan yang disajikan.
Selain itu kita menyadari bahwa pemerintah sangat dilematis untuk mengatur perannya dalam menjaga situasi politik nasional. Artinya, pemerintah bertanggung jawab membangun masyarakat yang kondusif tanpa mengesampingkan kebebasan pers. Sayangnya, sangat nampak bahwa selama ini, kemitraan yang dibangun pemerintah dengan media juga bernuansa 'uang tutup mulut' dengan memberikan advertorial dan profil informasi yang kita ketahui itu 'mengandung' financial sehingga kurang etis untuk semakin dikonsumsi dimata publik.
Pemerintah berada di garda terdepan dalam mengawal konstitusi, namun dalam kondisi demikian tidak jelas orientasinya. Maka yang terjadi adalah inkonsistensi. Dengan asumsi wilayah negatif dari regulasi harus di eliminer demi mendukung 'adem'nya kekuasaan.
Memang tidak ada yang ideal di negeri ini, oknum atau pun bersama meskipun demokrasi di negeri ini tidak lepas dari peran Pers dan para Jurnalis sebagai pilarnya. Contoh kecil, beberapa selentingan sering saya dengar dari para kuli tinta, 'tokoh-tokoh bisa besar karena media, dan bisa hancur karena media'. Silahkan berasumsi demikian. Juga jangan salahkan rakyat jika mengatakan ah.. ga ada bedanya.... kalau semua elemen yang ada saling mengedepankan ego pribadi ataupun kepentingan kelompok.
