Kebijakan New Normal mulai ramai diwacanakan WHO (World Health Organization), Kepala negara sampai lembaga negara untuk mencoba menata cara hidup normal baru tersebut. Sebut saja Kementerian Agama dan akan menyusul minggu depan Kementerian Pendidikan. Sedangkan data periodik harian kasus Covid-19 selama 1-2 pekan akhir mei lalu lebih tinggi dari pekan-pekan sebelumnya.
Kebijakan "New normal" banyak menuai kontroversi khususnya mengenai kesiapan dan waktu penerapan. Meskipun suatu saat kita berharap hidup normal dengan gaya baru tetapi beberapa hal penting mendasar dan berbasis data ilmiah atau ilmu sudah seharusnya menjadi pertimbangan para generasi yang berilmu beradab dan beragama.
Tantangan lain dalam rekayasa data kesehatan maupun data sosial badai Hoax ulah para haters, likers, dan followers untuk kepentingan pribadi dan kelompok, ikut mewabah ke kalangan para ilmuan/cendekiawan, tokoh masyarakat bahkan tokoh agama diera teknologi saat ini.
Ternyata wabah hoax (berita bohong) menambah polemik rekayasa perilaku kesehatan termasuk saat pengendalian wabah menular Covid 19. Perbedaanya kalau Covid 19 menular lewat kontak fisik dan kontak droplet tapi kalau hoax, tidak akan terpengaruh meskipun kita jaga jarak ratusan meter, pakai masker dan cuci tangan pakai sabun/handsanitizer.
Seakan rekayasa sosial ala virtual menjadi tantangan tersendiri. Mulai dari Ormas hingga akademisi mencoba memberikan pemahaman New Normal berserta syaratnya. Jika sebaran epidemiologi info Hoax dibuat infografis seperti sebaran epidemiologi penyakit Covid-19 maka akan terlihat daearah mana dan kelompok mana yang paling banyak termakan info hoax Covid-19 atau berita bohong lainya yang bisa mempengaruhi penanggulangan Covid-19. Hal ini penting untuk bisa fokus mengendalikan kelompok yang mudah tertular wabah Hoax.
Sudah 3 bulan berlalu, kasus baru Covid 19 baik yang positif, sembuh dan meninggal masih saja bertengger dipuncak sesekali turun sedikit dan kembali naik lagi. Tapi hingga kini kita belum melihat publikasi di media berapa sampel yang di uji per harinya dari Laboratorium PCR di tiap Provinsi apalagi data di tiap per Kab/Kota. Meskipun saya yakin data itu ada dibalik layar laboratorium dan pemerintah daerah masing-masing sebagaimana yang tampil dalam infografis harian laman nasonal covid.19.go.id.
Kita dipaksa harus siap new normal meskipun kondisi data nihil, sedikit atau banyaknya kasus baru Covid-19 tidak disandingkan dengan data ada tidaknya sampel swab PCR yang diperiksa per hari. Sehingga tidak adanya kasus dengan kemungkinan tidak adanya sampel yang diuji karean panjangnya antrian. Apalagi ada Provinsi yang pernah mempublikasikan bahwa sampel rapid banyak yang mengalami kondisi tidak valid/rusak. Tidak hanya itu kita pun dipaksa harus memahami bahwa perbedaan data kasus Covid 19 di pusat dan daerah itu tidak menjadi persoalan. Semoga keterpaksaan ini menimbulkan efek positif bagi publik, penguasa dan pemain data .
jika mau dicermati masalah perkembangan data Covid-19 kita yang dipublikasi dilaman resmi Pemerintah Pusat dan Daerah masih saja tidak seragam dan menimbulkan kebingungan publik bahkan sampai 30 Mei 2020. Sebagai contoh data kasus positif Provinsi Kalimantan Barat di laman resmi pemerintah pusat covid.19.go.id tertulis 133 kasus positif, tapi di laman resmi Covid-19 Provinsi Kalimantan Barat tertulis 184 kasus positif. Artinya data Kalbar di laman resmi Covid19.go.id hilang 51 kasus.
sumber data Covid 19 per 30 mei 2020 via covid19.go.id
Demikian juga info data Covid-19 di laman resmi Dinkes Provinsi per 30 mei 2020 OTG (orang tanpa Gejala) kosong alias Nol, berbeda dengan 2 laman resmi Kabupaten/Kota di Wilayah Kalbar masih nenampilkan beberapa OTG, bahkan satu dari 14 Kabupaten/Kota ada yang OTG nya masih mencapai ratusan.data Covid 19 30 mei 2020 via Instagram Dinkes Sintang
Tapi disisi lain kita juga harus mengontrol kepanikan dan komunikasi data menyikapi kebijakan "new normal" karena kita sendiri juga akan menjadi subjek dan objek yang paling beresiko atas data yang dipublikasikan oleh lembaga resmi itu untuk menapaki kehidupan berikutnya.Jika basis data resmi sebagai bahan yang akan dikomunikasikan dan digunakan untuk dasar kebijakan Rekayasa "New Normal" masih belum satu suara, masih belum seragam dan belum terlihat normal (validitasnya diragukan), bagaimana mungkin rekayasa data sosial akan berharap dengan hasil baik jika tidak ada kontrol informasi dan data yang baik secara sosial/publik.