Beberapa waktu terakhir ini masyarakat rebut soal hasil survey yang diadakan oleh P3 M yang mendapati sekitar 41 masjid pemerintah diantara 100 masjid diindikasikan sering member ceramah / khotbah jumat yang bersifat radikal. Ceramah itu jika diberi penekanan beberapa kali, akan membuat masyakat mungkin akan berangkat ke Allepo, Syria yang sedang terjadi perang melawan pemerintah setempat karena ISIS ingin mendirikan Negara Islam.
Survey itu berlangsung pada Oktober 2017. Nyaris setahun lalu. Beberapa pihak mengetahui hasil penelitian itu , terutama para pemilik masjid dalam hal ini instansi pemerintah, atau BUMN.
Mereka sudah mengantisipasinya dengan membenahi masjid-masjid itu sehingga diharapkan itu tidak terjadi lagi. Lembaga pemerintah dan BUMN bekerjasama dengan Dewan Masjid Indoensia berusaha untuk memperbaiki kondisi itu.
Anggota Majelis Mustasyar DMI Nasarudin Umar yang juga merupakan Imam besar Masjid Istiqlal seperti dirilis dari Tirto.id (9/7/2018) mengatakan bahwa setelah ada informasi itu , mereka mendapat permintaan dari lembaga pemerintah dan BUMN untuk membenahi dan menertibkan khotib yang bertugas ceramah setiap hari Jumat.
Pembenahan itu tidak main-main. Nasarudin mengatakan bahwa pembenahan itu dengan menyediakan konten-konten ceramah, pamflet dan bulletin dari DMI.
Begitu juga tema khotbah sudah disusun oleh DMI selama setahun, sehingga khotib masjid tinggal memperkayanya. Namun garis besar sudah ditetapkan oleh DMI. Jika para khotib yang bertugas berceramah pada hari Jumat itu tidak mau mengikuti ketentuan konten itu, maka khotib itu akan diganti dengan khotib lain yang mau mengikuti ketentuan DMI. DMI tidak merambah pada daftar rekomendasi khotib yang akan menimbulkan kontroversi.
Jika kita lihat daritemuan dan penanganan, kita bisa melihat bahwa persoalan itu sudah punya solusi tepat untuk semua pihak. Bagaimana masjid punya peran penting bagi kemajuan agama Islam di tanah air.
Ada baiknya temuan atau survey itu tidak direspon secara berlebihan dan gaduh. Survey itu adalah indikasi yang terjadi dalam masyarakat. Karena survey hanya dilakukan kepada 100 masjid. Ironisnya itu terjadi di masjid milik pemerintah sendiri. Bagaimana dengan ratusan ribu bahkan jutaan masjid yang ada di Indoensia lainnya, yang lepas dari kepemilikan pemerintah. Yang mungkin juga memberikan ceramah ajaran radikal kepada masyarakatnya.
Karena itu solusi yang ditawarkan oleh DMI adalah solusi yang baik untuk semua pihak. Akan lebih baik jika dibuatkan semacam kurikulum atau yang disebut oleh bpk Nasarudin Umar itu sebagai tema selama setahun. Tema-tema itu sebaiknya memang disupervisi oleh DMI.
Kabarnya DMI juga tengah menyusun program pembinaan terhadap ta'mir-ta'mir masjid dan pengurus masjid di Indoensia. Baik masjid milik Negara maupun milik masyarakat. Termasuk masjid-masjid setengah privat yang dimiliki oleh perseorangan tapi menampung masyarakat sekitar untuk beribadah. Masjid-masjid itu selama ini bersifat eksklusif .
Kita semua tahu dan sadar bahawa semua upaya itu adalah untuk membentengi masjid dari paham radikal. Juga dimaksudkan agar masjid bersifat mandiri secara pengelolaan. Kamandirian penting demi menjaga tempat tersebut sebagai tempat ibadah kepada Allah SWT. Sekaligus bebas dari ajaran salah seperti radikalisme itu.