Tes Wawasan kebangsaan yang dilakukan terhadap pegawai KPK menuai polemik. Permasalahan muncul terkait dengan rumor bahwa tes tersebut bertujuan menyingkirkan sekelompok pegawai dengan wawasan kebangsaan yang diragukan. Selain itu ada pula beberapa pertanyaan di dalam tes itu yang dianggap janggal.
Tulisan ini tidak hendak membahas soal kepegawaian, apakah yang tak lulus tes perlu dibina agar diterima menjadi ASN ataukah tidak. Yang perlu disorot adalah masalah yang kedua yaitu menyangkut pertanyaan yang diajukan dalam TWK itu.
Salah satu pertanyaan dalam TWK yang diberitakan media yaitu pilihan apakah peserta akan memilih Al Quran ataukah Pancasila. Informasi tersebut itu antara lain berasal dari Febri Diansyah lewat cuitan di akun twitternya.
Febri Diansyah (detik.com, 1/6/2021):
"Pilih yang mana, Al-Qur'an atau Pancasila mengingatkan saya pada pertanyaan tes wawasan kebangsaan KPK."
Pertanyaan demikian tentunya diajukan kepada yang peserta yang beragama Islam. Dari sini lalu timbul percabangan, apakah pegawai yang Nasrani juga mendapat pertanyaan identik, pilih Alkitab ataukah Pancasila? Begitu pula dengan umat lain.
Sangat disayangkan hal itu terjadi dan pertanyaan tersebut meresahkan.
Bagi kebanyakan umat Islam antara Al Quran dengan Pancasila tidak ada yang perlu dipertentangkan atau berlawanan. Tidak hanya muslim Indonesia, ulama Mesir Grand Syekh Al Azhar Ahmad Thayyeb juga memandang bahwa Pancasila itu merupakan esensi dari ajaran Islam.
Salah satu ulama Indonesia dan sebagai sesepuh Muhammadiyah, Syafii Maarif, mengutuk keras pihak yang memanfaatkan Pancasila demi kepentingan sendiri. Buya Syafii menganggap bahwa hal itu adalah pengkhianatan.
Tangkapan layar pernyataan Buya Syafii Maarif dalam diskusi Pancasila di pusaran polemik KPK, 1/6/2021 (twitter.com/ @girisuprapdiono).
Selain materi Pancasila dan pertentangannya dengan kitab suci agama, beredar pula bocoran pertanyaan-pertanyaan janggal yang lain. Pertanyaan misalnya tentang melepas kerudung --bagi pegawai muslim perempuan-- atau pertanyaan menyangkut kehidupan seksual yang bernada pelecehan (tribunnews.com, 30/5/2021).Dari gejala yang tampak di permukaan lantas kegelisahan menyeruak, apa benar isu Taliban itu? Isu yang mengatakan bahwa KPK dikuasai kelompok tertentu yang disebut terindikasi radikal. Jangan-jangan isu Taliban hanyalah sekadar topeng untuk membawa kepentingan lain. Faktanya yang tidak lolos TWK itu tidak hanya yang pegawai yang dianggap radikal saja. Berkaitan dengan itu, dua hal perlu dicermati berada di balik TWK.
Pertama, kepentingan untuk mengurangi kegarangan KPK atau lebih populer dengan frasa pelemahan KPK.
Sejumlah pegawai yang tidak lolos diketahui memiliki rekam jejak, kemampuan, dan komitmen pemberantasan korupsi yang tinggi. Hal ini sangat rawan mengingat Pemilu 2024 semakin dekat. Pejabat-pejabat yangberasal dari parpol harus diawasi.