Sebagai tokoh KAMI, Gatot Nurmantyo harus mulai mengukur posisi. Saat ini roadshow aksinya di berbagai kota baru dikategorikan setara kegiatan mahasiswa. Padahal Gatot adalah jenderal purnawirawan, dan mantan panglima.
Tanggal 30 September 2020 Gatot dan kawan-kawan KAMI berziarah ke TMP Kalibata dalam rangka peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Kunjungan tersebut diwarnai aksi demo menolak KAMI. Ricuh di jalan raya depan makam menyebabkan kaca sebuah mobil angkot pecah dipukul bambu. Prank!
Selain direcoki aksi remaja-remaja tanggung, kunjungan rombongan KAMI disoal juga oleh pejabat keamanan setempat.
Niat ziarahnya sudah baik, tetapi karena Gatot dan kawan-kawan tak mengantongi izin maka aparat pun terpaksa mengambil tindakan. Agak tegang suasana ketika yang menangani yaitu Dandim Jaksel mencoba berdialog. Meski tenang dan sopan dandim tetap tegas mengendalikan situasi.
Pada kesempatan tersebut Jenderal (Purn.) Gatot Nurmantyo berhadapan dengan Kolonel Ucu Yustiana. Ada dari kepolisian mendampingi Ucu yaitu Kombes Budi Sartono sebagai Kapolres Metro Jakarta Selatan.
Intinya Kolonel Ucu sebagai aparat berwenang adalah dirinya hanya mengemban tugas. Kebetulan ia merangkap pimpinan Satgas Covid-19 juga di wilayahnya. Kegiatan-kegiatan kerumunan rombongan Gatot bisa memicu klaster corona, oleh karena itu harus patuh protokol Covid-19. Demikian penjelasan Ucu seperti yang juga sering disampaikan Satpol PP.
Dandim --jabatan yang dipegang Ucu-- singkatan dari komandan kodim, komando distrik militer. Wilayah tanggung jawabnya yaitu level kota atau kabupaten. Dandim bersinergi dengan kepala kepolisian resort atau kapolres dalam mengemban tugas dan wewenangnya.
Di atas dandim dan kapolres ada pangdam (panglima komando daerah militer) dan kapolda (kepala kepolisian daerah) yang tingkatnya kira-kira setara dengan level provinsi. Tidak setiap provinsi memiliki kodam, tetapi di setiap provinsi ada polda.
Setelah pangdam dan kapolda di atasnya lagi barulah level pusat. Pejabatnya yaitu Panglima TNI dan Kapolri. Presiden ada di atasnya lagi, sebagai pemuncak pejabat negara dari golongan eksekutif.
Dalam dinamika demokrasi di Indonesia,demo mahasiswa biasanya diurus dandim dan kapolres. Zaman Soeharto, tugas mereka dibantu resimen mahasiswa atau menwa. Normalnya begitu.
Jika dilihat dari level pejabat yang menangani, kegiatan ziarah tanpa izin plus orasi pihak KAMI itu hanya dikategorikan setingkat kegiatan mahasiswa. Penanganannya masuk nomenklatur pekerjaan kodim dan polres di Jakarta Selatan saja.