Pemprov DKI selalu punya cerita polemik dengan pusat. Menariknya, sejumlah menteri kabinet sudah pernah tersangkut dalam karnaval polemik yang melibatkan Gubernur DKI Anies Baswedan itu.
Terkini yang sedang diperbincangkan adalah masalah minimnya anggaran Pemprov DKI untuk bantuan sosial (bansos) warga terdampak wabah corona. Nilainya triliunan rupiah untuk sekitar 3,6 juta jiwa penduduk ibu kota.
Inti permasalahan adalah soal kurangnya dana bansos DKI dan kesimpangsiuran data penerima bantuan.
Terkait masalah anggaran, DKI beberapa kali disentil keras Menkeu Sri Mulyani yang mau tidak mau harus berpikir mencari jalan menalangi dana bansos Jakarta yang cekak. Sedangkan mengenai jumlah warga penerima bantuan, Menteri PMK Muhadjir Effendy mengaku sampai perlu bersitegang untuk menemukan titik temu akurasi datanya.
Anggaran kurang, Anies tagih Sri Mulyani
Masalah anggaran DKI sebenarnya sempat diutarakan dua kali oleh Anies Baswedan, salah satunya ketika telekonferensi dengan Wapres Ma'ruf Amin.
Anies ketika itu menyinggung piutang DKI dari pemerintah pusat yang nilainya cukup besar. Diakui juga bahwa dirinya sudah menyurati Menkeu untuk memperoleh kepastian transfernya. Besar tagihan yang diminta berupa Dana Bagi Hasil sebesar Rp 5 triliun untuk tahun lalu, sedangkan tahun ini besarnya Rp 6 triliun (mediaindonesia.com, 16/ 04/ 2020).
Sri Mulyani sudah menjelaskan soal tagihan Anies tersebut. Menurut Menkeu prosedur pencairan Dana Bagi Hasil tidak bisa langsung begitu saja tetapi harus menunggu audit selesai. Mantan Direktur World Bank itu kemudian balik menyinggung anggaran DKI yang nilainya sangat fantastis dibanding provinsi lain. Ia menyarankan agar DKI cerdas dalam mengelola realokasi anggaran sesuai kebutuhan krisis.
Menkeu Sri Mulyani (kompas.com, 08/ 05/2020):
"Kemarin dapat laporan Pak Menko PMK, DKI yang tadinya cover 1,1 juta warga mereka, namun tidak ada anggaran dan meminta pemerintah pusat untuk cover 1,1 juta DKI, dan sisanya 3,6 juta pemerintah pusat sekarang seluruhnya diminta di-cover pemerintah pusat."
Kekosongan kas DKI kemudian dibenarkan juga oleh DPRD DKI.
Mengutip kompas.com, wakil ketua dewan Zita Anjani melalui siaran pers mengakui bahwa minimnya anggaran DKI adalah permasalahan yang dialami juga daerah lain. Sementara Gilbert Simanjuntak yang dihubungi media yang sama menjelaskan bahwa APBD Jakarta saat ini sedang payah gara-gara wabah. Ia juga menyorot pemberian bansos tiap pekan selama PSBB yang baru 1 kali, padahal rencana awal seharusnya sudah berjalan 4 kali.