Kepemimpinan Gubernur DKI Anies Baswedan terus dibayang-bayangi permasalahan.
Belum selesai menghadapi gugatan class action warga korban banjir, kini Pemprov DKI menghadapi polemik proyek revitalisasi kawasan Monumen Nasional.
Pemerintah pusat berpendapat proyek tersebut menabrak Keppres No. 25 Tahun 1995 tentang wewenang Komisi Pengarah (Kompas, 23/1/2020).
Parlemen ikut menimpali.
Ketua DPR, Puan Maharani meminta agar Monas sebagai ikon nasional tidak dipermak Anies. Sementara DPRD Jakarta sendiri menyatakan bahwa proyek yang sudah menebang ratusan pohon peneduh itu segera disetop.
Rentetan peristiwa tersebut dan jejak-jejak persoalan lain sebelumnya berpotensi menghambat karier Anies Baswedan di dunia politik. Asupan prestasi kerjanya terasa masih minimalis sehingga postur performa leadership secara keseluruhan terlihat kurang mantap.
Tampil meyakinkan dalam pilgub periode keduanya saja mungkin terseok-seok, apalagi Pilpres 2024. Makin terjal rutenya.
Wagub terpilih bisa jadi batu sandungan
Di dalam struktur pucuk kelembagaan, Pemprov DKI masih belum lengkap tanpa kehadiran wakil gubernur. Anies hingga saat ini masih "single" setelah ditinggal Sandiaga Uno, 10 Agustus 2018 lalu.
Setelah melewati pergulatan politik yang cukup panjang, PKS dan Gerindra (pemenang Pilkada DKI) sepakat menyodorkan Nurmansyah Lubis dan Ahmad Riza Patria untuk dipilih sebagai wagub. Nurmansyah dari PKS, Riza Patria dari Gerindra.
Riza Patria tampaknya lebih unggul dari segi karier politik, levelnya tingkat nasional sehingga popularitasnya lebih baik dibanding Nurmansyah yang kariernya mentok di DPRD DKI sampai 2014 lalu. Hingga hari ini Riza masih duduk sebagai Anggota DPR periode 2019-2024.
Komposisi parlemen Kebon Sirih juga memberi angin mulusnya perjalanan Riza Patria.