Pemberantasan korupsi saat ini sedang memasuki babak baru.
Tak lama setelah pemerintahan periode kedua Jokowi, perburuan sejumlah kasus korupsi kelas kakap segera dimulai, Jiwasraya dan Asabri.
Skandal keuangan asuransi Jiwasraya diduga bernilai Rp 13,7 triliun sedangkan kasus Asabri potensi kerugiannya Rp 16 triliun.
Di luar kedua kasus di atas, publik juga dibuat kaget dengan kasus investasi bodong MeMiles yang nilainya Rp 750 miliar. MeMiles cukup menarik perhatian karena melibatkan 3 nama keluarga Cendana, juga sejumlah selebritis tanah air. Dahulu kita tidak pernah mendengar hal-hal buruk semacam itu, terutama yang menyangkut BUMN Jiwasraya dan Asabri.
Kasus baru terungkap, yang lama juga terus dikejar tanpa ampun. Kemenkeu baru saja merampas uang negara dari Tommy Soeharto sebesar Rp 1,2 triliun rupiah yang terkait dengan kasus proyek mobil nasional (kompas.com, 13/01/2020).
Jiwasraya-Asabri akan menyeret pejabat lama terkait
Dilihat dari nominal uang negara puluhan triliun yang sedang diuber, tidak menutup kemungkinan sejumlah elit pejabat penting akan ikut terseret; baik itu dari sipil maupun militer.
Karena kronologis waktunya juga dimulai sejak lama, otomatis beberapa nama birokrat pemerintah lama akan kena getah. Minimal dimintai keterangan.
Mengutip sejumlah media, Jiwasraya terindikasi mencetak laba semu sejak 2006, era SBY. Tetapi mengapa mantan menteri BUMN Rini Soemarno sampai gagal melakukan pencegahan juga menjadi sebuah pertanyaan.
Kentalnya nuansa politik dalam megaskandal Jiwasraya-Asabri mulai terlihat dari pertemuan yang diadakan Presiden Jokowi dengan pimpinan partai koalisi pendukungnya, termasuk Gerindra, 14/01.2020. Jokowi tampaknya memerlukan dukungan moril sehingga pertemuan pimpinan koalisi sampai perlu diagendakan secara khusus.
Ketegangan semakin meningkat ketika muncul pula polemik antara pansus vs. panja untuk mengusut kasus megakorupsi tersebut. Partai Demokrat menginginkan pembentukan pansus, panitia khusus; sedangkan PDIP berpendapat cukup membentuk panja saja, panitia kerja.