Saya diajari orang tua untuk membenci perbuatan memakan atau menggunakan sesuatu yang bukan hak, sejak kecil.
Sebutir kelapa yang jatuh di kebun tetangga di samping rumah beliau suruh kami untuk antarkan ke pemiliknya. Saya juga pernah kena damprat habis-habisan karena makan pisang matang yang ditaruh di beranda samping dapur yang ternyata titipan orang.
Sepulang dari mesjid, sandal saya sudah tidak ada. Alhasil karena tidak mau pulang nyeker saya pun pakai sandal orang lain, mungkin peninggalan empunya yang memakai sandal saya.
Atas keputusan itu ayah marah besar. Menurutnya, walaupun milik kita diambil orang bukan berarti kita boleh membalas. Begitu prinsipnya.
Ayah saya sendiri almarhum adalah sosok yang selalu berusaha bersih dan berhati-hati soal uang.
Beliau menolak menyuap pejabat dinas sehingga tidak pernah menjadi kepala sekolah, padahal itu sudah menjadi kewajaran berdasarkan kompetensi dan masa baktinya. Tinggal datang sowan ke pejabat berwenang maka jabatan pun tak lama akan disandang. Tentu sowan bukan sembarang sowan, Anda tahulah sendiri maksudnya.
Administrasi keuangan di sekolah tempatnya bekerja juga sempat beliau audit dengan cermat. Sejumlah penyelewengan kemudian berhasil diluruskan meskipun terpaksa membuat suasana tidak enak di antara sesama sejawatnya.
Begitulah apa yang terekam dalam benak saya hingga saat ini.
Maka, ketika KPK dibentuk untuk menghabisi korupsi di Indonesia, saya termasuk kelompok warga yang optimis bahwa korupsi bisa dihentikan. Dan itu kemudian perlahan-lahan terlihat buktinya.
Ratusan kepala daerah dan anggota dewan masuk penjara. Kolega-kolega mereka dari pihak swasta pun ikut terciduk. KPK seolah menjadi dewa penyelamat yang disanjung dan dipuja. Lama kelamaan ia lalu berubah jadi candu.
Ketika Jokowi memutuskan membuat Revisi Undang-undang KPK, kita meradang. Saya tergolong yang ikut gerah dengan gelagat pelemahan lembaga tersebut.