Nicke Widyawati dilantik menjadi Direktur Utama Pertamina pada tanggal 29 Agustus 2018.
Belum genap seminggu KPK melayangkan surat panggilan untuk Nicke pada hari ini 3 Agustus 2018, namun yang bersangkutan mangkir. "Out of context" katanya menjawab pertanyaan wartawan di SPBU Kuningan.
Sebagai bos baru Pertamina tugas dirut sangat berat, agendanya padat. Tetapi mangkir dengan alasan panggilan KPK bentrok dengan rapat umum pemegang saham (RUPS) sedikit banyak menimbulkan pertanyaan, mengapa Nicke tidak bersikap kooperatif menghadapi penegak hukum?
Idrus Marham menjadi justice collaborator KPK?
Panggilan KPK buat Nicke berkaitan dengan kasus suap PLTU Riau-I yang telah menetapkan 3 tersangka.
Mereka adalah: Johannes B Kotjo, pemegang saham Blackgold Ltd; Eni Saragih, wakil ketua komisi energi di DPR;dan Idrus Marham, menteri sosial yang pamit mundur setelah menjadi tersangka.
Idrus memiliki gaya bertolak belakang dengan koleganya di Golkar, Setya Novanto.
Jika Setnov style-nya lari-lari dikejar KPK sambil bersilat lidah dengan seribu argumen, Idrus Marham bersikap gentlemen. Tiga panggilan KPK dipenuhinya dengan patuh sebelum pasrah "menyerahkan diri" untuk menjadi tersangka.
Idrus Marham berseragam khas KPK (tempo.co).
Logika Idrus lebih masuk akal secara hukum.Dengan sikap kooperatif yang ditunjukkan Idrus maka peluangnya untuk menjadi justice collaborator KPK terbuka lebar. Ada kemungkinan mendapatkan keringanan hukuman.
Apakah Idrus termakan "bujukan" Alex Marwata, Wakil Ketua KPK, untuk bekerja sama mengungkap pihak lain yang terlibat, bisa jadi. Tetapi teladan politisi partai beringin ini harus diapresiasi, sebagai pejabat tinggi Idrus telah memberi contoh yang baik kepada warga negara.