"Reformasi tidak terjadi karena sekadar niat, tetapi melalui kepemimpinan yang berani mengambil langkah besar untuk menjaga integritas dan masa depan keadilan."
Mahkamah Agung (MA) sebagai lembaga yudikatif tertinggi di Indonesia memegang peran sentral dalam penegakan hukum dan keadilan. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, integritas MA kerap dipertanyakan, baik karena adanya kasus-kasus suap yang melibatkan hakim agung maupun keputusan-keputusan yang dianggap mengancam demokrasi.
Terpilihnya Sunarto sebagai Ketua MA yang baru seharusnya menjadi momentum penting untuk mendorong reformasi yang lebih mendalam. Dalam konteks Risk Management, reformasi ini sangat krusial untuk mengelola risiko-risiko yang berpotensi menggerogoti kredibilitas dan keberlanjutan lembaga ini.
Pentingnya Mengelola Risiko Reputasi
Salah satu risiko terbesar yang dihadapi MA saat ini adalah risiko reputasi. Kasus-kasus suap yang menyeret beberapa hakim agung telah mencoreng citra lembaga ini di mata publik. Risiko reputasi ini, jika tidak dikelola dengan baik, bisa merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan di Indonesia secara keseluruhan. Dalam konteks Risk Management, langkah-langkah strategis harus diambil untuk memulihkan citra MA. Ini termasuk memperketat pengawasan terhadap perilaku hakim serta menegakkan transparansi dalam setiap keputusan yang dibuat.
Sunarto, dengan rekam jejaknya yang bersih, memiliki peluang besar untuk membawa angin perubahan. Namun, ia juga perlu menyadari bahwa reputasi bukan hanya tanggung jawab pribadi, melainkan sistemik. Reformasi harus dimulai dari level struktural dan berlanjut hingga ke seluruh elemen lembaga.
Pembenahan Sistem Pengawasan sebagai Strategi Mitigasi Risiko
Dalam mengelola risiko integritas, MA perlu melakukan reformasi yang terstruktur, sistematis, dan masif, mengikat, dan konsisten. Sistem pengawasan harus ditingkatkan dan diperketat, sehingga perilaku para hakim bisa diawasi dengan lebih baik. Risk Management mengajarkan bahwa untuk mengurangi risiko, organisasi harus memiliki mekanisme kontrol yang kuat dan efektif. Dalam hal ini, pengawasan bukan sekadar formalitas, tetapi harus menjadi alat yang efektif untuk mencegah pelanggaran.
Sunarto, sebagai Wakil Ketua MA Bidang Non-yudisial sebelumnya, memiliki pengalaman dalam hal ini. Namun, pengawasan yang lebih ketat harus dilengkapi dengan pemberdayaan unit-unit pengawasan yang independen, yang tidak hanya mampu mendeteksi pelanggaran, tetapi juga memiliki wewenang untuk memberikan sanksi yang tegas.
Pentingnya Kesejahteraan Hakim sebagai Faktor Risiko Operasional
Salah satu masalah besar yang dihadapi oleh MA adalah kesejahteraan hakim. Banyak hakim mengeluhkan rendahnya gaji dan tunjangan, serta minimnya fasilitas yang memadai. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada kesejahteraan pribadi, tetapi juga berpotensi menurunkan integritas para hakim. Jika para hakim merasa tidak dihargai secara materi, risiko moral hazard meningkat. Mereka mungkin tergoda untuk menerima suap atau melakukan pelanggaran lainnya.