Bagaimana mencerdaskan pemilih saat pemilu serentak 2024 mendatang, siapa yang bertanggung jawab terhadap wajib pilih yang memilih menerima sogokan atau suap untuk memberikan hak suaranya kepada capres dan cawapres pilihannya, begitu juga caleg yang mereka pilih, atau pimpinan daerah seperti bupati, walikota dan gubernur di tingkat provinsi. Penulis merasa prihatin dengan keadaan wajib pilih yang lebih dominan menerima barang, atau uang demi menyalurkan hak suaranya. Mereka tidak perduli bahwa suara mereka sangat berarti untuk daerah dan Indonesia lima tahun ke depan.
Fakta di lapangan dengan pemilihan kepala desa saja sampai membagikan uang suap 100 rb hingga 500 rb perorang di sejumlah daerah di Sulawesi Selatan. Cuma desa-desa itu tidak perlu di sebutkan dalam tulisan ini demi menjaga stabilitas pemerintah an yang kini sedang berjalan. Selain uang ada juga oknum kepala desa terpilih mengerahkan power tokoh masyarakat dengan aparat keamanan yang hingga mengancam masyarakat untuk memilih kandidat tertentu. Hal yang demikian ini tentu mengotori dan mencederai Demokrasi kita. Akhirnya yang lebih mengkhawatirkan karena kepala desa terpilih, masyarakatnya kebanyakan sudah tidak lagi sejalan dengan pemerintah desanya.
