Pagi itu sebelum berangkat ke sekolah seperti biasanya anak saya hendak menonton film kartun kesayangannya di televisi (TV). "Pilihin Nomor 8, Umi. Aku mau nonton Spongebob!".
Dengan gaya memerintah ala-ala bocil usia lima tahun ia meminta ibunya untuk menyalakan kanal televisi favorit. Tapi, ketika televisi mulai menyala ternyata tidak muncul "penampakan" gambar sama sekali. Hanya sekumpulan "semut hitam putih" yang berkerumun memenuhi layar 15 inci.
Saya baru tersadar bahwa saat itu ternyata merupakan hari peralihan atau migrasi televisi dari analog ke digital yang ditetapkan pemerintah beberapa waktu sebelumnya.
Sialnya, saya belum melakukan persiapan apapun. Televisi di rumah juga masih TV tabung biasa yang tanpa keberadaan perangkat Set Top Box (STB) menjadi tidak berguna.
Sepertinya bukan cuma saya yang mengalami situasi semacam ini. Ada cukup banyak pemilik TV lainnya yang tergopoh-gopoh menyikapi migrasi televisi digital. Sehingga STB pun menjadi salah satu peralatan elektronik paling dicari.
Menurut informasi dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), diperkirakan ada sekitar 22 juta rumah tangga ekonomi mampu dan 6.7 juta rumah tangga miskin yang terdampak kebijakan peralihan siaran tersebut.
Dengan demikian terdapat 28.7 juta rumah tangga yang membutuhkan penggunaan STB demi agar bisa menyaksikan siaran televisinya kembali.
Bagi para produsen STB tentu ini menjadi ladang bisnis yang menjanjikan. Sedangkan bagi pemerintah pemberlakuan kebijakan ini disamping menunaikan amanah undang-undang juga memberikan keuntungan efisiensi frekuensi siaran.
Diluar keharusan untuk pengadaan STB yang menambah beban pengeluaran masyarakat, sebenarnya pemberlakuan TV digital memberikan manfaat tayangan siaran yang lebih jernih serta pilihan menambah alternatif tontonan.
Akan tetapi, dibalik semua ingar-bingar itu sepertinya kita lupa bahwasanya migrasi televisi analog ke digital juga mengakibatkan emisi karbon meningkat.