Pada 100 hari pertama pemerintahan era kedua Presiden Joko Widodo (Jokowi) ada cukup banyak dinamika yang terjadi di masyarakat dan juga yang menyangkut kondisi negara secara keseluruhan.
Kasus Natuna, polemik cadar dan celana cingkrang, penengkapan tersangka penyiraman Novel Baswedan, Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibawah Undang-Undang (UU) KPK baru, reformasi pendidikan ala Mas Nadiem Makarim, fenomena Desa Hantu, skandal Jiwasraya dan Asabri, hingga "drama" politik dari partai berkuasa hanyalah sebagian dari sekian banyak peristiwa yang terjadi selama kurun waktu 100 hari kepemimpinan Presiden Jokowi beserta Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin.
Namun dalam jangka waktu tersebut pula sepertirnya publik juga masih bertanya-tanya perihal apa gerangan fungsi dari keberadaan sosok Wapres Ma'ruf Amin didalam pemerintahan. Karena sejauh ini pemberitaan tentang sepak terjang beliau hanya terkesan pada dua hal.
Pertama yaitu terkait pengangkatan staf khusus (stafsus) wapres dengan rataan usia yang bertolak belakang dengan stafsus milik Presiden Jokowi. Kedua, perihal pemberitaan terkait kondisi beliau yang sempat jatuh sakit akibat kelelahan pada periode akhir tahun 2019 lalu sehingga tim dokter kepresidenan meminta beliau untuk beristirahat sejenak dari tugas-tugas beliau sebagai wapres. Selain dari hal itu pemberitaan besar tentang beliau hampir tidak terdengar publik.
Melihat kondisi ini tak ayal mulai banyak yang meragukan perihal eksistensi keberadaan sosok Ma'ruf Amin, khususnya dalam peranannya sebagai wapres. Meskipun keraguan ini sebenarnya sudah mengemuka semenjak masa kontestasi pilpres memanas beberapa waktu lalu. Keraguan ini terutama mengacu pada usia beliau yang memang sudah cukup sepuh sehingga riskan apabila melakukan aktivitas fisik yang melebihi batas.
Akan tetapi diluar kondisi fisik yang memang telah jauh menurun, sumbangsih pemikiran pak kyai Ma'ruf Amin juga tidak terlalu terlihat menonjol dalam menghiasi 100 hari pemerintahan Jokowi -- Ma'ruf.
Terkesan beliau hanya melakukan tugas formal sebagai wapres seperti melakukan kunjungan atau sejenisnya. Bahkan media Tempo menuliskan bahwa porsi kerja wapres banyak yang diambil oleh menteri-menterinya, khususnya yang terkait dengan isu radikalisme.
Jika memperhatikan dinamika yang telah cukup banyak terjadi di 100 hari pemerintahan Jokowi -- Ma'ruf Amin, semestinya ada cukup banyak kesempatan bagi seorang wapres guna memberikan pernyataan-pernyataan terhadap setiap rangkaian peristiwa. Presiden Jokowi sudah beberapa kali memberikan pernyataan perihal polemik Natuna, penghentian ekspor Nikel, hingga yang menyangkut korupsi Jiwasraya.
Belum lagi jika membicarakan bencana banjir yang terjadi di awal tahun baru 2020 ini. Hal itu sudah memberikan lebih dari cukup kesempatan untuk wapres bicara dan menyampaikan pandangannya. Namun sepertinya hal itu tidak dilakukan. Apakah memang ini suatu langkah yang disengaja dengan menjadikan Ma'ruf Amin sebagai sosok "orang tua" dibalik layar yang minim bicara di hadapan publik?
Bukan tidak mungkin kalau Wapres Ma'ruf Amin difungsikan mirip dengan dewan pertimbangan presiden. Sebatas menjadi penasihat Presiden Jokowi saja. Lantas untuk apa Presiden Jokowi memiliki wapres apabila peran yang dimiliki tidak diberdayakan dengan sebagaimana mestinya?
Ditengah-tengah kondisi bangsa yang serba tidak menentu oleh karena situasi dunia saat ini seperti ketegangan Amerika Serikat -- Iran, hingga wabah virus Corona, tentu negara ini membutuhkan suntikan moral lebih guna mengarungi semua dinamika yang terjadi.