Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta Basri Daco baru-baru ini menyampaikan usulan terkait rencana pembentukan pansus banjir sebagai respon atas musibah banjir besar di wilayah Jakarta dan sekitarnya pada awal tahun 2020 ini.
Beberapa partai politik turut mendukung pembentukan pansus ini dengan dalih sebagai upaya evaluasi kinerja pemerintah DKI Jakarta dalam mengatasi banjir ibu kota. Namun dari sebagian berita yang beredar ada potensi bahwa pansus banjir ini hanya akan digunakan sebagai "sarana" menyudutkan Gubernur Anies Baswedan saja.
Sudah menjadi rahasia umum selama kurun waktu beberapa hari terakhir khususnya pasca terjadinya banjir besar Jakarta sosok Anies Baswedan seakan menjadi news maker dan menjadi "tersangka" utama banjir besar Jakarta karena dianggap tidak becus mengelola ibukota. Tuntutan mundur dari kursi gubernur DKI Jakarta begitu nyaring digaungkan oleh beberapa kalangan.
Mungkin Anies Baswedan adalah sosok yang dicinta sekaligus dibenci terkait posisinya sebagai gubernur di wilayah yang sarat kontroversi. Sebagian orang melabelinya "googbener", tetapi ada juga yang menyebutnya "gakbener". Ketika ada yang menyebutnya "gakbener" karena kurang kekurangsigapan jajarannya dalam mencegah banjir Jakarta, maka itulah salah satu tantangan terbesar menjadi orang nomor satu di provinsi "utama" negeri ini.
Wacana pembentukan pansus banjir untuk mengevaluasi kinerja Anies Baswedan berikut anak buahnya mungkin memiliki niatan yang baik. Namun apakah dengan keberadaan pansus itu menjadikan masalah banjir Jakarta bisa terselesaikn?
Paling-paling output dari pansus tak akan jauh dari rekomendasi untuk melakukan normalisasi aliran sungai, mempercepat proyek peresapan air, pembersihan gorong-gorong, naturalisasi sungai, normalisasi sungai dan sejenisnya.
Apabila bahasan pansus banjir hanya sebatas pada sesuatu yang memungkinkan untuk dibahas oleh kajian umum para ahli maka bisa jadi pembentukan pansus tidaklah diperlukan. Hal itu mungkin hanya akan menjadi sebuah upaya semu dan berbau pencitraan.
Hampir setiap tahun wilayah Jakarta tergenang banjir. Meskipun begitu sebelum-sebelumnya tidak pernah terjadi ribut-ribut soal pansus banjir. Jakarta mengalami banjir besar bukan kali ini saja. Pada tahun 2007 di era kepemimpinan Gubernur Sutiyoso, 60 persen wilayah Jakarta terendam banjir. Bahkan di beberapa titik mencapai kedalaman 5 meter.
Kala itu ada sekitar 80 orang diberitakan meninggal dunia akibat terseret arus, tersengat listrik, atau sakit. Lalu mengapa beberapa anggowa DPRD DKI Jakarta mulai menyinggung tentang perlunya pansus banjir? Jangan-jangan hal ini akibat konstelasi politik ibukota yang tensinya memang cukup tinggi selama beberapa tahun terakhir. Khususnya sejak kasus penistaan agama oleh eks gubernur DKI Jakarta sebelumnya, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.
Anies Baswedan yang tampil sebagai sosok yang melengserkan Ahok tak ayal menjadi "sasaran tembak" banyak pihak. Bukan kali ini saja ia "digoyang". Perkara anggaran pemerintah DKI Jakarta seperti lem Aibon atau alat tulis pun sudah menjadi santapan "manis" beberapa kalangan.
Mungkin memang ada beberapa pihak yang tidak terlalu bersimpati terhadap sosok Anies. Terlebih saat ia juga digadang-gadang sebagai gubernur rasa presiden dan barangkali menjadi salah sau kandidat kuat dalam kontestasi pilpres 2024 mendatang.