Cina kembali mengusik kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) seiring klaim yang mereka lakukan terhadap Laut Natuna sebagai wilayah teritori mereka.
Baru-baru ini didapati kapal pencari ikan Cina tengah melakukan pencurian ikan di wilayah tersebut. Bahkan patroli kemanan laut Cina diketahui sedang melakukan pengawalan terhadap kapal-kapal ikan tersebut sebelum akhirnya diusir oleh Kapal Perang (KRI) Tjiptadi-381 milik TNI Angkatan Laut.
Terkait dengan peristiwa ini, pihak Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) sudah melayangkan protes keras kepada pemerintah Cina dan hingga saat ini masih menunggu tanggapan resmi dari pihak Republik Rakyat Tiongkok (RRT).
Cina ditengarai telah melanggar Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) milik Indonesia di Kepulauan Natuna. Sesuatu yang sudah pasti membuat bangsa ini meradang. Namun apakah kita cukup berani seandainya nota protes yang dilayangkan kepada Cina itu justru mereka acuhkan?
Sebagaimana kita tahu, Cina saat ini merupakan salah satu negara adidaya dengan kekuatan militer dan ekonomi yang luar biasa. Bahkan kemampuan kita bisa dibilang masih seujung kuku mereka. Sangat jauh tertinggal. Ketika Cina mulai berani "mengobok-obok" teritori Indonesia dan lantas mengkalimnya sebagai milik mereka, hal itu tentu tidak bisa didiamkan begitu saja. Martabat kita sebagai bangsa berdaulat pantang digadaikan.
Sebagaimana disampaikan oleh salah satu anggota Komisi I DPR, Bobby Adhityo Rizaldi, pemerintah Indonesia harus bersikap tegas terkati hal ini. Menurut anggota komisi yang membidangi pertahanan, hubungan luar negeri, komunikasi dan informatika, serta intelejen ini pemerintah semestinya berani memberikan tekanan kepada pemerintah Cina seperti melakukan evaluasi perjanjian-perjanjian bilateral, menolak latihan militer bersama, dan pengetatan hingga pengurangan volume impor produk Cina ke Indonesia. Perlu diketahui bahwa saat Cina merupakan negara dengan importir terbesar bagi Indonesia.
Pelanggaran batas wilayah yang dilakukan Cina di perairan Natuna bisa dibilang sebagai bentuk pelanggaran terhadap Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hukum laut atau The United Nations Convertion on the Law of the Sea / UNCLOS. Cina merupakan salah satu negara yang ikut menandatangi perjanjian tentang tiga batas maritim ini, yaitu Laut Teritorial, Landas Kontinen, dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).
Entah apa yang sebenarnya mendasari aksi pelanggaran ini. Mungkin Cina tertarik dengan potensi kekayaan Laut Natuna yang memang luar biasa. Seperti dicatat oleh data Kementerian Kelautan dan Perikanan, pada tahun 2011 saja potensi sumber daya ikan lau Natuna mencapai angka kurang lebih 500 ribu ton per tahun.
Potensi perikanan yang ada disana sangatlah besar. Tak ayal ada saja kapal-kapal asing yang "menyusup" kesana untuk "mencicipi" melimpahnya alam laut Indonesia. Selain itu, aksi pelanggaran batas wilayah ini bisa jadi merupakan bentuk kearoganan pemerintah Cina untuk mendapatkan area "kekuasaan" baru. Mereka mungkin ingin menguji sejauh mana keberanian kita ditampilkan guna memprotes aksi mereka. Apabila kita diam saja, maka kemungkinan dimasa mendatang kita akan semakin diremehkan atau bahkan diinjak-injak.
Benar apa yang dikatakan oleh Bobby Adhityo bahwa pemerintah Indonesia mesti berani menekan pemerintah Cina jikalau protes yang diajukan ternyata tidak membuahkan hasil. Mungkin kita tidak perlu sampai memikirkan kemungkinan terjadinya perang secara fisik, karena sebuah ketegasan tidak berarti menantang peperangan. Ketegasan adalah tentang keberanian mengambil sikap untuk membatasi kerjasama.
Cina punya kepentingan dan begitupun dengan Indonesia. Untuk saat ini, kepentingan utama kita adalah mengamankan kedaulatan perairan Indonesia di Laut Natuna. Dan hal ini seharusnya membuat kita mengambil langkah aktif guna membuat jerah para pelanggar batas wilayah. Siapapun itu. Bahkan termasuk Cina sekalipun.