Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, menyebut artis pemeran Cinta pada film "Ada Apa Dengan Cinta?" (AADC), Dian Sastrowardoyo, dengan sebutan bodoh seiring kritikan yang dilontarkan sang artis terhadap RUU KUHP yang kini tengah hangat diperbincangkan publik.
Terlepas dari latar belakang profesi Dian Sastro sebagai artis, kita patut mengapresiasi kepeduliannya terhadap isu-isu publik yang memantik kontroversi. Keresahan yang dirasakan Dian Sastro barangkali juga dirasakan oleh sebagian warga negara Indonesia.
Para mahasiswa yang melakukan aksi demo besar-besaran itupun salah satunya karena merasakan keresahan serupa. Ketika orang-orang yang merasa resah lantas kemudian melontarkan kritik malah justru disebut bodoh, maka pertanda apa ini? Antikritik kah? Merasa paling pintar kah?
Seharusnya seorang menteri lebih berhati-hati dalam menjaga ucapannya.
Setiap pejabat publik di negeri ini hanyalah pemegang mandat rakyat yang durasinya hanya sementara. Mereka tidak lain hanyalah penyambung harapan rakyat, sehingga tidak semestinya bertingkah pongah atau merasa lebih tinggi derajatnya dari rakyatnya.
Pada satu sisi para pejabat publik barangkali merupakan pemimpin bagi masyarakat, namun di sisi lain mereka mereka juga abdi rakyat. Seorang abdi menyebut "tuannya" bodoh merupakan bentuk kebodohan lain dan bentuk penghinaan yang semestinya dihindari.
Dian Sastro bisa dibilang lebih hebat daripada sang menteri karena ia mampu lebih bijak menyikapi "perendahan" yang dialaminya.
"Karena lebih baik kita merasa bodoh dan terus belajar daripada sudah merasa tahu semuanya."
Dian Sastro tidak menanggapinya dengan adu mulut atau melakukan konfrontasi langsung kepada sang menteri. Berbeda sekali dengan sang menteri yang justru mengeluarkan statement merendahkan para pengkritiknya. Bapak menteri barangkali kurang berjiwa besar menanggapi kekritisan masyarakatnya.
Belakangan ini memang ada banyak hal yang menghebohkan publik. Suara-suara kekecewaan bergaung dari bawah yang meneriaki kebijakan-kebijakan para pejabat publik yang "nyeleneh".
Salah satu kementerian yang menggawangi RUU KUHP kontroversial, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), sudah merespons pengkritiknya dengan cara yang "sadis". Respons ini bukan akan membuat publik respek, tetapi malah membuat kehilangan simpati.