Muh Alhafizh, Wakil Ketua 2 Senat Mahasiswa IAIN Kendari yang juga merupakan warga Banggai Laut, mengungkapkan keprihatinannya terhadap penyegelan Kantor Desa Tinakin Laut. Penyegelan tersebut diduga terkait dengan penyimpangan penggunaan dana desa dan dilakukan oleh masyarakat setempat sebagai bentuk protes.
Penyegalan kantor kepala desa Tinakin Laut/dokpri
Alhafizh berpendapat bahwa pemerintah daerah, terutama Bupati Banggai Laut dan pihak terkait, perlu melakukan evaluasi kinerja pemerintah desa untuk mencegah kejadian serupa di masa mendatang. Hal ini penting guna menjaga kepercayaan masyarakat dan memastikan penggunaan dana desa yang tepat sasaran.
Lebih lanjut, Alhafizh menekankan pentingnya menjunjung tinggi supremasi hukum bagi pemerintah daerah dan desa. Ia meyakini bahwa penegakan hukum secara adil dan objektif akan menciptakan tatanan kehidupan masyarakat yang sesuai dengan harapan daerah dan negara.
Alhafizh mengajak semua pihak, termasuk pemerintah daerah, pemerintah desa, dan masyarakat, untuk berkolaborasi dalam membangun kehidupan yang lebih baik di Banggai Laut. Ia menekankan bahwa transparansi dan akuntabilitas harus menjadi landasan utama dalam pengelolaan keuangan desa, terutama dalam menghadapi masalah dugaan penyimpangan anggaran.
Akhirnya, Alhafizh berharap insiden penyegelan kantor desa ini dapat menjadi momentum untuk melakukan pembaruan dan menciptakan kebijakan yang lebih baik. Ia mengimbau agar masyarakat dan pemerintah saling mendukung dalam menjaga integritas dan kepentingan bersama, demi membangun daerah yang lebih maju dan sejahtera.
