PENDAHULUAN
Layanan yang disediakan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan orang dikenal sebagai pelayanan publik (Farida et al., 2015; Peters & Pierre, 2006; Santoso et al., 2021). Pelayanan publik yang inovatif, efektif, dan efektif dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan meningkatkan kepercayaan masyarakat pada pemerintah (Arundel et al., 2019; Farazmand, 2018; Mariyono, 2014). Perkembangan teknologi juga berdampak langsung kepada kegiatan administrasi kantor di lembaga pemerintahan, karena teknologi selalu berubah dan bahkan revolusioner, kantor pemerintah harus terus beradaptasi dan menggunakannya (Suraja, 2018). Di era modern, pemerintah harus dapat menggunakan teknologi untuk menyediakan pelayanan publik yang lebih baik dan lebih efisien. Namun, upaya pemerintah Indonesia untuk menciptakan pelayanan publik yang inovatif dan efektif masih menghadapi tantangan kebijakan dan teknis.
Indonesia menghadapi dua tantangan utama dalam membangun pelayanan publik yang inovatif dan efisien di era digital. Yang pertama adalah keterbatasan infrastruktur teknologi, dan yang kedua adalah kekurangan tenaga kerja yang mahir dalam teknologi informasi (Apolinrio Hagen et al., 2020; Li et al., 2022; Umbach & Tkalec, 2022; Yang et al., 2022). Hal ini menyebabkan kurangnya integrasi antara sistem pelayanan publik dan kurangnya kemampuan untuk membuat platform dan aplikasi pelayanan publik yang inovatif. Selain itu, banyak masyarakat Indonesia yang belum terhubung ke jaringan internet atau tidak memiliki akses yang cukup untuk melakukannya. Hal ini memperburuk situasi ini (Araujo et al., 2021; Boellstorff, 2019; Mansir & Karim, 2020; Rahmatullah et al., 2020).
Sebaliknya, era digital juga memberi pemerintah Indonesia kesempatan untuk membangun pelayanan publik yang inovatif dan efisien dengan memanfaatkan teknologi seperti big data, cloud computing, dan kecerdasan buatan (Hassan et al., 2022; Umbach & Tkalec, 2022). Teknologi ini dapat membantu pemerintah mengelola data pelayanan publik dan memprediksi kebutuhan masyarakat. Ini juga dapat meningkatkan transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas pelayanan publik dan memungkinkan masyarakat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan (Araujo et al., 2021; Denhardt & Denhardt, 2015; Dong, 2015).
Seiring dengan perkembangan teknologi digital yang pesat, transformasi layanan publik menjadi kebutuhan yang tidak dapat dihindari. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebagai lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, menghadapi tuntutan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan kepada masyarakat. Digitalisasi layanan publik menjadi salah satu strategi utama untuk mencapai tujuan tersebut. Penelitian dari Khan (2021) mengatakan bahwa organisasi publik harus segera meningkatkan kemampuan dan keterampilan sumber daya manusia mereka jika mereka ingin menerapkan digitalisasi pelayanan publik. Selanjutnya, studi oleh Eka Patrisia et.al (2021) menemukan bahwa seluruh perangkat daerah belum menggunakan teknologi informasi dengan baik. Selain itu, penelitian oleh Yunaningsih et.al (2021) menemukan bahwa kemampuan melayani dan kemampuan manajemen sangat penting untuk mengatasi masalah yang muncul saat menerapkan pelayanan publik digital.
Lalu bagaimana dengan terobosan digitalisasi yang dilakukan oleh KKP? Menarik untuk diungkapkan peran nyata dari pengembangan digital yang dilakukan oleh KKP terutama untuk mengintegrasikan proses dan meningkatkan pelayanan sehingga KKP dapat memberikan pelayanan publik yang efektif dan efisien. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis strategi penerapan digitalisasi untuk pelayanan pubilik yang efektif dan efisien di KKP serta dapat dijadikan rujukan lebih lanjut untuk pengembangan digital Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi di Indonesia.
Pembahasan
Dinamika Implementasi Digitalisasi dalam Pelayanan Publik
Pemerintah Indonesia harus meningkatkan investasi pada infrastruktur teknologi dan pengembangan sumber daya manusia yang mahir dalam teknologi informasi jika mereka ingin membangun pelayanan publik yang inovatif dan efisien di era digital (Kollmann et al., 2019). Lebih lanjut, McKinsey & Company (2020), keadaan digitalisasi pelayanan publik telah menguntungkan masyarakat dan penyelenggara layanan internal. Adopsi teknologi digital dapat meningkatkan efisiensi layanan dan menghemat anggaran hingga enam puluh persen. Selain itu, lonjakan pengguna internet yang signifikan pada tahun 2021--2022 menunjukkan dorongan kuat menuju transformasi digital di berbagai industri, termasuk sektor pelayanan publik.
Pada era digital saat ini, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi telah menjadi sangat penting untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan publik. KKP adalah salah satu lembaga pemerintah lainnya yang telah memulai implementasi digitalisasi dalam pelayanan publiknya. Proses yang dinamis untuk menerapkan digitalisasi ini mencakup perubahan budaya organisasi dan infrastruktur teknologi.
Infrastruktur teknologi yang mendukung merupakan bagian penting dari pelaksanaan digitalisasi. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Johnson et al. (2018), infrastruktur teknologi yang handal dan terintegrasi sangat penting untuk keberhasilan penerapan digitalisasi di lingkungan pemerintahan. KKP harus memastikan bahwa sistem teknologi yang digunakan dapat menyediakan berbagai layanan publik, seperti pengelolaan data dan pelaporan hasil kinerja.