Pancasila merupakan dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia yang mengandung nilai-nilai luhur untuk menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Lebih dari sekadar panduan normatif, Pancasila juga berperan sebagai sistem etika yang berfungsi mengatur perilaku individu, masyarakat, serta penyelenggara negara. Dengan mengacu pada lima sila yang terkandung di dalamnya, Pancasila memberikan landasan moral yang mampu menjaga harmoni dalam kehidupan bernegara di tengah dinamika dan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia.
Artikel ini akan menguraikan dinamika penerapan Pancasila sebagai sistem etika dalam berbagai fase sejarah bangsa Indonesia, tantangan yang dihadapi, esensi nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, serta urgensi penerapannya di era modern yang penuh dengan dinamika global.
Dinamika Pancasila sebagai Sistem Etika
Penerapan Pancasila sebagai sistem etika mengalami perubahan yang signifikan dalam setiap periode pemerintahan. Dinamika ini menunjukkan bagaimana nilai-nilai Pancasila diinterpretasikan dan dijalankan dalam berbagai konteks sosial, politik, dan ekonomi.
1. Zaman Orde Lama
Pada masa Orde Lama di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno, pemilihan umum pertama dilaksanakan dengan semangat demokrasi yang melibatkan banyak partai politik. Namun, situasi politik yang tidak stabil mendorong Soekarno untuk menerapkan sistem *demokrasi terpimpin*. Sistem ini, meskipun mengutamakan stabilitas pemerintahan, dianggap otoriter karena mengurangi ruang demokrasi dan kebebasan politik. Pada fase ini, prinsip musyawarah untuk mufakat yang terkandung dalam sila keempat Pancasila tidak sepenuhnya diimplementasikan, sehingga Pancasila sebagai sistem etika masih belum berjalan secara optimal.
2. Zaman Orde Baru
Di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, Pancasila diimplementasikan melalui penataran P-4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) yang bertujuan membentuk "Manusia Indonesia Seutuhnya". Konsep ini menekankan bahwa manusia adalah makhluk individu sekaligus makhluk sosial yang harus hidup secara selaras, serasi, dan seimbang. Selain itu, prinsip-prinsip moral yang berakar pada Pancasila dijadikan dasar dalam membangun karakter bangsa. Namun, penerapan nilai-nilai Pancasila di masa ini justru tercoreng oleh praktik nepotisme, kolusi, dan korupsi (NKK) yang merugikan masyarakat luas. Hal ini bertentangan dengan sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3. Era Reformasi
Pada masa reformasi, semangat demokrasi yang sebelumnya tertekan mengalami kebangkitan. Namun, euforia kebebasan sering kali tidak diiringi dengan penguatan etika moral yang berlandaskan Pancasila. Hal ini melahirkan berbagai tantangan baru, seperti anarkisme, praktik politik yang menghalalkan segala cara (machiavelisme), dan lemahnya kepatuhan terhadap norma-norma moral. Demokrasi tanpa etika pada akhirnya berpotensi menimbulkan instabilitas sosial dan politik yang merugikan pembangunan bangsa.
Dinamika ini menunjukkan bahwa penerapan Pancasila sebagai sistem etika tidak selalu berjalan mulus. Nilai-nilai moral yang terkandung dalam Pancasila sering kali diabaikan ketika kepentingan pribadi atau kelompok lebih diutamakan daripada kepentingan bangsa.