A.Sejarah
Partai Buruh didirikan pada 28 Agustus 1998 setelah terjadinya reformasi di Indonesia. Awalnya partai ini bernama Partai Buruh Nasional yang dipimpin oleh Muchtar Pakpahan.
Lahir kembalinya Partai Buruh ini didukung oleh beberapa serikat buruh seperti KSPI, FSPMI, KSPSI, SPI, KPBI, FSP KEP, FSP Farkes Reformasi, FPTHSI, dan GPI. Partai ini bermaksud untuk mewujudkan negara kesejahteraan melalui 13 platform perjuangan antara lain kedaulatan rakyat, lapangan kerja, pemberantasan korupsi, jaminan sosial, dan keadilan sosial.
Partai Buruh muncul kembali karena penolakan terhadap UU Cipta Kerja 2020 yang dinilai akan membahayakan para pekerja. Hal ini terlihat dari aksi unjuk rasa dengan isu-isu seperti penolakan kenaikan BBM, penolakan UU Cipta Kerja, kenaikan upah minimum, reformasi agraria, dan disahkannya RUU Pekerja Rumah Tangga.
Partai Buruh membangun perbedaan dengan menyatakan dirinya mewakili kelas pekerja, sedangkan pemerintah dan partai-partai lain dianggap mewakili kelas pemodal dan kelas agama. Partai ini juga menganggap dirinya sebagai partai politik yang benar-benar memperjuangkan keadilan sosial dan mewujudkan negara kesejahteraan. Dengan demikian, Partai Buruh mengklaim dirinya sebagai wakil dari rakyatIndonesia.
B.Kelemahan Partai Buruh
Partai Buruh berusaha membangun konstituen dan meningkatkan popularitasnya di tengah situasi politik pasca Orde Baru di Indonesia. Pada saat itu, masyarakat bersifat pragmatis dalam berpolitik akibat deideologisasi yang terjadi selama Orde Baru.
Partai-partai politik sebelumnya lebih mengutamakan kepentingan kelas borjuis dengan mengedepankan modal sebagai faktor utama. Sementara Partai Buruh hadir untuk mewakili aspirasi kelas pekerja.
Dalam upaya meningkatkan pengenalan masyarakat, Partai Buruh memfokuskan pada program advokasi untuk masyarakat yang membutuhkan. Akan tetapi popularitas Partai Buruh masih rendah, yakni sekitar 30% dalam kurun waktu 4 bulan menurut survei Kompas.
Hal ini disebabkan karena Partai Buruh sibuk melakukan verifikasi anggota dan kekurangan dana untuk sosialisasi lewat spanduk atau baliho. Sosialisasi ke 204 juta DPT yang tersebar di seluruh Indonesia juga menjadi tantangan tersendiri.
Hingga pemilu, hanya sekitar 40% masyarakat yang mengenal Partai Buruh. Rendahnya kesadaran politik dan ideologi kelas pekerja juga memperlemah dukungan. Atas kekalahannya, Partai Buruh menganggap ini bukan hanya kekalahan partai tapi kelas pekerja dalam melawan kelas borjuis. Dengan kata lain, perjuangan masih panjang untuk mewujudkan partai yang sesungguhnya mewakili aspirasi kelas pekerja.