Pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin sudah kehilangan wibawa. Sebagai Presiden, Jokowi sepertinya tidak punya wewenang penuh dalam memimpin negara. KH Ma'ruf Amin pun demikian. Ulama NU ini malah nyaris tidak punya peran apa-apa sebagai Wakil Presiden.
Jokowi secara personal sejatinya cukup bagus. Dia sederhana, jujur, pekerja keras, cepat, dan tegas. Namun kecakapan Jokowi tidak didukung oleh tim yang tangguh. Kualitas Kabinet Indonesia Maju sangat rapuh dan karut marut. Para menteri dan pejabat publik cenderung bekerja sendiri-sendiri tanpa ada koordinasi. Ini menjadi salah satu kelemahan Jokowi, yaitu kurang memiliki jiwa kepemimpinan/leadership. Tidak ada satu komando di pemerintahan,
Secara de jure, Jokowi memang tercatat sebagai Presiden. Namun secara de facto, masih ada tangan-tangan lain yang memiliki kekuasaan lebih tinggi dibandingkan dengan Jokowi. Dia hanya punya tanggung jawab, tapi tidak punya kewenangan. Tanpa disadari, ada pembisik yang sebenarnya punya tujuan lain.
Secara struktural, Jokowi memang menjabat Presiden Republik Indonesia. Namun dalam operasional kenegaraan, para menteri atau pejabat negara justru sering bertindak melangkahi kewenangan seorang presiden.
Jokowi terkesan tidak berkutik ketika berhadapan dengan 3 pihak: koruptor, pengusaha, dan kepentingan China. Dalam penyusunan UU KPK yang baru misalnya, Jokowi membiarkan RUU tersebut lolos di DPR untuk disahkan menjadi UU, seolah mengabaikan protes dari masyarakat. Desakan masyarakat agar Jokowi mengeluarkan Perppu juga tidak digubris.
Terhadap pengusaha, Jokowi juga jadi penurut. Dia membiarkan RUU Omnibus Law melenggang ke DPR, meski para buruh dan masyarakat menentang keras RUU yang dituding lebih pro kepada kepentingan pengusaha ketimbang kepentingan pekerja tersebut.
Terhadap China apalagi. Jokowi benar-benar bertekuk lutut. Apapun yang menyangkut kepentingan China di Indonesia, Jokowi pasti merestuinya. Cengkeraman China di Tanah Air memang sudah begitu kuat, entah itu dalam bentuk investasi maupun pinjaman atau utang. Sehingga tidak heran begitu banyak tenaga kerja asing (TKA) dari China yang bekerja di sejumlah proyek di Indonesia yang dibiayai oleh China.
Lancarnya segala aktivitas China di Indonesia disebut-sebut tidak telepas dari peran serta Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan (LBP). Dialah orang yang paling berpengaruh terhadap sepak terjang China, khususnya selama pemerintahan Jokowi. Untuk kepentingan China ini, kekuasaan LBP terkadang melebihi kewenangan Presiden. Jadi, untuk urusan yang terkait dengan China, Jokowi hanya sebagai pendengar setia dan tukang stempel. Semua keputusan ada di tangan LBP.
LBP juga tidak segan-segan membela jika ada masyarakat atau pihak tertentu yang memprotes aktivitas China di Indonesia. Dalam kasus masuknya 500 TKA China ke Sulawesi Tenggara misalnya, LBP ngotot membela dan menjanjikan akan memberikan apapun yang diinginkan Bupati Konawe, Kery Saiful, asal bupati mengizinkan TKA China tersebut masuk ke wilayahnya.
Contoh lainnya adalah, LBP begitu ngotot ingin segera menarik wisatawan China ke Indonesia, padahal Indonesia masih berjuang melawan pandemi Covid-19.
Penanganan Covid-19 Lamban