Lihat ke Halaman Asli

Mengenal Pajak Melalui Iklan

Diperbarui: 26 Juli 2015   04:57

Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Cerita Pemilih. Sumber ilustrasi: KOMPAS.com/GARRY LOTULUNG

 Pajak seharusnya lebih dekat dengan masyarakat, khususnya Wajib Pajak. Menurut pendapat penulis, masyarakat, khususnya Wajib Pajak kurang teredukasi mengenai Perpajakan Indonesia. Pemerintah, dalam hal ini DJP seharusnya menjemput bola. Katanya pajak membangun negeri, katanya orang bijak taat pajak, katanya dunia masih bertanya jika hari ini nggak bayar pajak dengan tagline nya "Apa Kata Dunia?". BeberapaTag line tersebut tidak menginterpretasikan ajakan kepada masyarakat untuk mengenal pajak. Bolehlah pasang iklan di televisi mengenai perpajakan, manfaat pajak, daripada pasang banner di jalan terlalu banyak. Atau membuat iklan pop-up di internet daripada membangun website terlalu keren tapi jarang dikunjungi. Menurut saya hal-hal semacam itu akan lebih mengedukasi masyarakat. Mengingat masyarakat kita lebih sering berdampingan dengan media-media semacam itu sekarang. Sebenarnya iklan pajak pernah muncul di televisi, tapi jarang, atau bahkan sudah tidak pernah lagi, kurang banyak variasinya, dan kurang semarak. Lebih sering muncul di iklan, masyarakat akan lebih paham, dan semakin banyak yang ingin tahu. Banyak kok contohnya. Kebanyakan masih dari pihak BUMN sih, seperti BPJS, masyarakat lebih mengenal bagaimana Badan Jaminan tersebut berfungsi, dan saya rasa lebih bisa menarik customer. Apalagi di tahun ini DJP lagi gencar-gencarnya membina Wajib Pajak dengan dikeluarkannya PMK-91 tahun 2015 mengenai Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Pajak. Apakah Wajib Pajak tahu mengenai hal ini? Saya rasa masih kurang. Tak hanya itu, DJP juga dapat memperbaiki citranya melalui media iklan ini, bikin aja tagline "DJP bukan GAYUS", "DJP TAK MAKAN UANG RAKYAT, TAK MINUM UANG BANGSA" Pajak nggak menipu kok, niat kita baik, buat negara kita juga. Soal biaya barang kali menjadi pertimbangan penuh dalam hal ini. Tapi, bukankah "jer basuki mawa bea?" . Bukankah negara punya kebijakan? Buatlah kerjasama dengan stasiun tv swasta, radio swasta untuk bisa lebih menginformasikan Perpajakan Indonesia. Saya berpandangan DJP ini tugasnya nyari duit buat negara, prosentasenya terbesar juga, DJP udah jadi subjek yang bisa dipersamakan dengan pedagang, jadi harus siap untung rugi nya, harus berani mencoba cara-cara baru, dunia nggak hanya diisi dengan kepastian dan kemustahilan, tapi juga kemungkinan.




BERI NILAI

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?

BERI KOMENTAR

Kirim

Konten Terkait


Video Pilihan

Terpopuler

Nilai Tertinggi

Feature Article

Terbaru

Headline